Larangan Tamasya Al Maidah, Kapolri Tegaskan Tak Berpihak
CNN Indonesia
Selasa, 18 Apr 2017 14:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menampik tudingan terhadap instansinya yang disebut berpihak pada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Hal ini terkait maklumat larangan berisi larangan pengerahan massa, salah satunya aksi Tamasya Al Maidah, saat hari pencoblosan Rabu, 19 April nanti, oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan.
"Larangan itu bukan berarti kami berpihak. Itu berlaku untuk pasangan calon mana pun. Saya juga perintahkan kapolda di Jawa dan Sumatera keluarkan maklumat yang sama," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/4).
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, larangan pengerahan massa saat pencoblosan menjadi hak diskresi atau kewenangan yang melekat pada kepolisian. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa polri dan TNI akan tetap bersikap netral untuk mengamankan jalannya pilkada.
"Masyarakat yang akan berbondong-bondong ke Jakarta atas nama apa pun dengan tujuan politik dan cenderung intimidatif, saya perintahkan kewenangan diskresi," katanya.
Tito mengaku tak segan menindak siapa pun pihak yang mengancam dalam bentuk fisik maupun psikis saat hari pencoblosan. Pihaknya telah menyiapkan masing-masing satu personel polri, TNI, dan anggota masyarakat untuk berjaga di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Aksi Tamasya Al Maidah merupakan kelanjutan demonstrasi menentang calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjabat kembali sebagai kepala daerah. Rangkaian demonstrasi bermula dari ucapan Ahok yang dianggap menodai agama saat menyitir Surat Al Maidah ayat 51.
Tim advokasi hukum Gerakan Pembela Fatwa MUI, Kapitra Ampera sebelumnya mengatakan, maklumat Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal larangan menggelar acara Tamasya Al Maidah harus mempunyai payung hukum agar tidak membawa polemik dan dicurigai 'berpihak'.
Kapitra menyebut maklumat yang dikeluarkan Tito tersebut tidak mempunyai kekuatan seperti undang-undang. Hal itulah yang menurut Kapitra menjadi alasan panitia Tamasya Al Maidah menolak maklumat Kapolri.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan personel TNI dan Polri harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat . Hal itu dimulai dari rumah menuju TPS, saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.
“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS,” tegasnya.
Hal ini terkait maklumat larangan berisi larangan pengerahan massa, salah satunya aksi Tamasya Al Maidah, saat hari pencoblosan Rabu, 19 April nanti, oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan.
"Larangan itu bukan berarti kami berpihak. Itu berlaku untuk pasangan calon mana pun. Saya juga perintahkan kapolda di Jawa dan Sumatera keluarkan maklumat yang sama," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/4).
Lihat juga:Jokowi: Jangan Takut Melawan Intoleransi |
"Masyarakat yang akan berbondong-bondong ke Jakarta atas nama apa pun dengan tujuan politik dan cenderung intimidatif, saya perintahkan kewenangan diskresi," katanya.
Tito mengaku tak segan menindak siapa pun pihak yang mengancam dalam bentuk fisik maupun psikis saat hari pencoblosan. Pihaknya telah menyiapkan masing-masing satu personel polri, TNI, dan anggota masyarakat untuk berjaga di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Aksi Tamasya Al Maidah merupakan kelanjutan demonstrasi menentang calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjabat kembali sebagai kepala daerah. Rangkaian demonstrasi bermula dari ucapan Ahok yang dianggap menodai agama saat menyitir Surat Al Maidah ayat 51.
Kapitra menyebut maklumat yang dikeluarkan Tito tersebut tidak mempunyai kekuatan seperti undang-undang. Hal itulah yang menurut Kapitra menjadi alasan panitia Tamasya Al Maidah menolak maklumat Kapolri.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan personel TNI dan Polri harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat . Hal itu dimulai dari rumah menuju TPS, saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.
“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS,” tegasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK