Tim Ahok-Djarot Terima Keluhan Distribusi Macet Formulir C6
CNN Indonesia
Selasa, 18 Apr 2017 15:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengantongi 1.489 laporan terkait masalah distribusi surat undangan untuk pemilih, atau formulir C6, di putaran kedua Pilkada DKI.
Koordinator manajemen saksi dan pengawasan suara I Gusti Putu Artha, menyebut laporan diterima hanya dalam waktu dua hari setelah layanan aduan dibuka tim pemenangan Ahok-Djarot. Laporan itu belum termasuk aduan yang dia terima sendiri sejumlah 390 lebih.
"Varian keluhannya adalah, ada sejumlah tempat secara kolektif belum terdistribusi C6-nya. Kualitas dan kuantitas distribusi C6 jauh lebih buruk dibanding putaran pertama. Pada putaran pertama formulir C6 sudah terdistribusi mulai H-7 sampai H-5," kata Putu di Rumah Cemara, Jakarta.
Aduan soal terhambatnya distribusi formulir C6 diterima tim pemenangan dari lokasi berbeda-beda. Beberapa tempat di antaranya adalah Rumah Susun Cakung Barat, Apartemen Parkview di Sunter, Perumahan Green Lake City di Cengkareng, dan Rusun Pulogebang.
Putu sendiri mengaku mendapat aduan sebanyak 700 lembar C6 belum didistribusikan bagi pemilih di Rusun Cakung Barat. Sementara, di Rusun Pulogebang disebut ada lebih dari 100 formulir C6 belum dibagikan ke warga.
Tim Ahok-Djarot disebut telah meminta warga mendatangi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mendapat formulir C6. Instruksi 'jemput bola', kata Putu, telah disampaikan ke beberapa pengadu agar bisa mendapat surat undangan tersebut.
"Kami khawatir terhambatnya distribusi C6 itu menjadi persoalan serius di esok hari kalau ternyata digunakan orang lain. Apalagi ada pengerahan massa besar-besaran untuk ke TPS esok," tuturnya.
Selain pendistribusian yang lambat, masalah C6 juga muncul pada substansinya. Mantan anggota KPU itu menyebut warga juga mengadukan soal ketidakcocokan nomor identitas kependudukan (NIK) pada beberapa formulir C6.
"Agak aneh di banyak tempat orang diberikan C6 tapi NIK-nya salah. Ada yang kurang digit, salah nomor. Kalau asumsinya human error tidak masuk akal," ujar dia.
Guna mencegah penggunaan C6 palsu atau hadirnya pemilih tak sah, tim Ahok-Djarot melatih saksi agar mengecek identitas pemilih dengan daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing TPS. Saksi juga diminta melakukan pemeriksaan di area pemilihan.
"Alur komunikasi kami besok menyiapkan 20 jalur call center, mata saksi, aplikasi Badja. Seluruh aduan dan temuan kami kumpulkan dan akan disampaikan ke koordinator kecamatan," kata dia.
Koordinator manajemen saksi dan pengawasan suara I Gusti Putu Artha, menyebut laporan diterima hanya dalam waktu dua hari setelah layanan aduan dibuka tim pemenangan Ahok-Djarot. Laporan itu belum termasuk aduan yang dia terima sendiri sejumlah 390 lebih.
"Varian keluhannya adalah, ada sejumlah tempat secara kolektif belum terdistribusi C6-nya. Kualitas dan kuantitas distribusi C6 jauh lebih buruk dibanding putaran pertama. Pada putaran pertama formulir C6 sudah terdistribusi mulai H-7 sampai H-5," kata Putu di Rumah Cemara, Jakarta.
Putu sendiri mengaku mendapat aduan sebanyak 700 lembar C6 belum didistribusikan bagi pemilih di Rusun Cakung Barat. Sementara, di Rusun Pulogebang disebut ada lebih dari 100 formulir C6 belum dibagikan ke warga.
Tim Ahok-Djarot disebut telah meminta warga mendatangi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mendapat formulir C6. Instruksi 'jemput bola', kata Putu, telah disampaikan ke beberapa pengadu agar bisa mendapat surat undangan tersebut.
"Kami khawatir terhambatnya distribusi C6 itu menjadi persoalan serius di esok hari kalau ternyata digunakan orang lain. Apalagi ada pengerahan massa besar-besaran untuk ke TPS esok," tuturnya.
"Agak aneh di banyak tempat orang diberikan C6 tapi NIK-nya salah. Ada yang kurang digit, salah nomor. Kalau asumsinya human error tidak masuk akal," ujar dia.
Guna mencegah penggunaan C6 palsu atau hadirnya pemilih tak sah, tim Ahok-Djarot melatih saksi agar mengecek identitas pemilih dengan daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing TPS. Saksi juga diminta melakukan pemeriksaan di area pemilihan.
"Alur komunikasi kami besok menyiapkan 20 jalur call center, mata saksi, aplikasi Badja. Seluruh aduan dan temuan kami kumpulkan dan akan disampaikan ke koordinator kecamatan," kata dia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK