Sandiaga Uno dan Butiran Debu 'Surga Dunia' Ibu Kota
CNN Indonesia
Senin, 01 Mei 2017 10:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sandiaga Uno tampak yakin menunaikan janjinya menutup lokasi yang diduga terlibat praktik prostitusi, macam Hotel Alexis.
Hal itu disampaikannya sehari usai kemenangan hasil hitung cepat dalam Pilkada DKI Jakarta pada 19 April lalu.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraih suara 57,95 persen, jauh meninggalkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yakni 42,02 persen. Jika tak ada aral melintang, Anies dan Sandi akan dilantik pada Oktober 2017.
Saat kampanye, keduanya kerap kali mengatakan untuk menutup tempat macam Alexis.
“Itu pasti dan harus kami lakukan,” kata Sandi pada Kamis (20/4). “Tapi kami enggak bisa melakukan apa-apa sekarang, belum punya perangkat.”
Janji Sandi tak hanya diperbincangkan di kalangan pendukung, namun juga warga dunia maya. Forum Kaskus, adalah salah satu di antaranya.
“Tutup pake terpal,” kata salah seorang anggota Kaskus.
“HEBAT, TUTUP SURGA DUNIA,” kata yang lain.
“Menutup semua lokalisasi?” sahut lainnya. “Dari zamannya Nabi, yang namanya lokalisasi itu susah ditutup. Kebutuhan biologis brayy…”
Hotel Alexis sendiri terletak di Jalan R.E Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara. Hotel itu menyatakan pihaknya menyediakan esensi hiburan di Jakarta, selain tempat menginap. Ada bar, restoran hingga spa untuk pria.
Industri pariwisata, hotel maupun rekreasi dan pusat hiburan, memang jadi salah satu sektor jasa andalan di Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 2016, ada sekitar 4,15 juta orang bekerja di sektor jasa dari total 5,31 juta angkatan kerja di ibu kota.
Sumbangan pajak di sektor ini pun tak main-main.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi pajak hotel, restoran dan hiburan sepanjang 2012-2015 di Jakarta, terus mengalami tren peningkatan.
Pajak hotel misalnya, mencapai 1,01 triliun pada 2012, dan terus naik menjadi 1,15 triliun (2013) kemudian Rp1,37 triliun di 2014, meski kemudian sedikit menurun menjadi Rp1, 27 triliun di 2015.
Sedangkan pajak restoran adalah Rp1,25 triliun, Rp1,57 triliun, Rp1,82 triliun dan Rp2,28 triliun. Terakhir, pajak hiburan juga meningkat yakni Rp368 miliar, Rp393 miliar, Rp492 miliar, hingga Rp601 miliar.
“Jenis pajak lain yang meningkatkan pertumbuhan,” demikian laporan BI, “Adalah pajak hiburan.”
Namun, masalah ketenagakerjaan pun masih membayangi sektor hiburan dan rekreasi. Sejumlah pekerja panti pijat—sebagai bagian dari jasa pariwisata—di Jakarta Utara, misalnya, mengakui harus bekerja lebih dari 8 jam per hari selama enam hari dalam seminggu.
“Terkadang melayani tamu hingga hampir tengah malam,” kata salah seorang pemijat beberapa waktu lalu.
Tempat macam ini rata-rata buka pukul 12.00 WIB, namun pekerjaan pemijat akan berakhir pada pukul 24.00 WIB
Laporan ILO pada 2015 menyatakan selama lima tahun terakhir, rata-rata 32 persen pekerja di Indonesia bekerja dengan jam kerja berlebihan.
“Banyak pekerja jasa, rumah makan dan hotel juga bekerja dengan jam kerja berlebihan,” demikian laporan ILO. “Jam kerja berlebihan berhubungan dengan situasi di mana jam kerja yang lama menimbulkan antara lain cidera kerja.”
Organisasi itu menyatakan pengaturan kerja yang lebih efektif, dapat meningkatkan hasil sosial ekonomi perusahaan. Tak hanya itu, namun juga memberikan solusi saling menguntungkan bagi pekerja maupun pengusaha.
Masalahnya, standar ILO itu tak berlaku di Indonesia.
“Di Indonesia, mayoritas buruh mendapatkan upah murah, mereka bekerja 12 jam,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. “Sungguh ironis, karena kondisi ini seperti abad ke-18 yang seharusnya dipahami pemerintah.”
Bisa jadi, soal sumbangan sektor hiburan dan jasa, sudah dipahami oleh Sandiaga Uno—namun muncul dengan respons yang berbeda.
Tak hanya itu, dia pun berencana menjual saham PT Delta Djakarta Tbk, perusahaan bir yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, perusahaan itu tak memiliki kepentingan hajat hidup warga Jakarta.
"Enggak nyambung banget dengan visi membahagiakan warganya," ujarnya.
Ahok bahkan menyebut alasan Sandi lebih pada latar belakang agama, bukan yang lain. Walaupun demikian, Sandi tampak yakin.
Seyakin rencananya untuk menutup ’surga dunia’ yang menjadi bagian dari sektor hiburan dan rekreasi—serta penyumbang triliunan rupiah untuk pendapatan Jakarta.
Namun sebagian dari sana pula, ada cucuran keringat para buruh yang tak pernah mengering.
Hal itu disampaikannya sehari usai kemenangan hasil hitung cepat dalam Pilkada DKI Jakarta pada 19 April lalu.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraih suara 57,95 persen, jauh meninggalkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yakni 42,02 persen. Jika tak ada aral melintang, Anies dan Sandi akan dilantik pada Oktober 2017.
Saat kampanye, keduanya kerap kali mengatakan untuk menutup tempat macam Alexis.
“Itu pasti dan harus kami lakukan,” kata Sandi pada Kamis (20/4). “Tapi kami enggak bisa melakukan apa-apa sekarang, belum punya perangkat.”
Lihat juga:Sandiaga Uno Ancam Tutup Hotel Alexis |
Janji Sandi tak hanya diperbincangkan di kalangan pendukung, namun juga warga dunia maya. Forum Kaskus, adalah salah satu di antaranya.
“Tutup pake terpal,” kata salah seorang anggota Kaskus.
“HEBAT, TUTUP SURGA DUNIA,” kata yang lain.
“Menutup semua lokalisasi?” sahut lainnya. “Dari zamannya Nabi, yang namanya lokalisasi itu susah ditutup. Kebutuhan biologis brayy…”
Hotel Alexis sendiri terletak di Jalan R.E Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara. Hotel itu menyatakan pihaknya menyediakan esensi hiburan di Jakarta, selain tempat menginap. Ada bar, restoran hingga spa untuk pria.
Industri pariwisata, hotel maupun rekreasi dan pusat hiburan, memang jadi salah satu sektor jasa andalan di Jakarta.
 Industri pariwisata, termasuk bar dan hotel, jadi salah satu sektor jasa andalan di Jakarta. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside) |
Sumbangan pajak di sektor ini pun tak main-main.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi pajak hotel, restoran dan hiburan sepanjang 2012-2015 di Jakarta, terus mengalami tren peningkatan.
Pajak hotel misalnya, mencapai 1,01 triliun pada 2012, dan terus naik menjadi 1,15 triliun (2013) kemudian Rp1,37 triliun di 2014, meski kemudian sedikit menurun menjadi Rp1, 27 triliun di 2015.
Sedangkan pajak restoran adalah Rp1,25 triliun, Rp1,57 triliun, Rp1,82 triliun dan Rp2,28 triliun. Terakhir, pajak hiburan juga meningkat yakni Rp368 miliar, Rp393 miliar, Rp492 miliar, hingga Rp601 miliar.
“Jenis pajak lain yang meningkatkan pertumbuhan,” demikian laporan BI, “Adalah pajak hiburan.”
Namun, masalah ketenagakerjaan pun masih membayangi sektor hiburan dan rekreasi. Sejumlah pekerja panti pijat—sebagai bagian dari jasa pariwisata—di Jakarta Utara, misalnya, mengakui harus bekerja lebih dari 8 jam per hari selama enam hari dalam seminggu.
“Terkadang melayani tamu hingga hampir tengah malam,” kata salah seorang pemijat beberapa waktu lalu.
Tempat macam ini rata-rata buka pukul 12.00 WIB, namun pekerjaan pemijat akan berakhir pada pukul 24.00 WIB
Laporan ILO pada 2015 menyatakan selama lima tahun terakhir, rata-rata 32 persen pekerja di Indonesia bekerja dengan jam kerja berlebihan.
“Banyak pekerja jasa, rumah makan dan hotel juga bekerja dengan jam kerja berlebihan,” demikian laporan ILO. “Jam kerja berlebihan berhubungan dengan situasi di mana jam kerja yang lama menimbulkan antara lain cidera kerja.”
 Pemijat di Jakarta kerap bekerja lebih dari 8 jam per hari selama enam hari dalam seminggu. (Foto: Thinkstock/microgen) |
Masalahnya, standar ILO itu tak berlaku di Indonesia.
“Di Indonesia, mayoritas buruh mendapatkan upah murah, mereka bekerja 12 jam,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. “Sungguh ironis, karena kondisi ini seperti abad ke-18 yang seharusnya dipahami pemerintah.”
Bisa jadi, soal sumbangan sektor hiburan dan jasa, sudah dipahami oleh Sandiaga Uno—namun muncul dengan respons yang berbeda.
Tak hanya itu, dia pun berencana menjual saham PT Delta Djakarta Tbk, perusahaan bir yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, perusahaan itu tak memiliki kepentingan hajat hidup warga Jakarta.
"Enggak nyambung banget dengan visi membahagiakan warganya," ujarnya.
Ahok bahkan menyebut alasan Sandi lebih pada latar belakang agama, bukan yang lain. Walaupun demikian, Sandi tampak yakin.
Seyakin rencananya untuk menutup ’surga dunia’ yang menjadi bagian dari sektor hiburan dan rekreasi—serta penyumbang triliunan rupiah untuk pendapatan Jakarta.
Namun sebagian dari sana pula, ada cucuran keringat para buruh yang tak pernah mengering.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK