Ultimatum Buat Suryadharma Dinilai Bentuk Kepedulian

Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyatakan ultimatum sejumlah kader agar Suryadharma Ali segera meletakkan jabatan ketua umum paling lambat hari Jumat pekan ini adalah bagian dari dinamika internal partai.

“Itu bentuk kepedulian dan keprihatinan mereka terhadap partai,” kata Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Romy, sapaan Romahurmuziy, usulan apapun boleh dilontarkan kader asal penyelesaian dan keputusan yang dihasilkan bersifat institusional.

Suryadharma dituntut mundur karena telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka korupsi dana haji. Selain itu, SDA dianggap gagal karena sampai saat ini belum juga menggelar muktamar –yang agendanya adalah pemilihan ketua umum dan pembentukan kepengurusan baru, serta pembahasan arah koalisi partai ke depan.

Namun Romy justru mengatakan arah politik PPP tak harus diputuskan lewat muktamar. Apalagi, kata Ketua Komisi IV DPR itu, PPP selama ini punya pengalaman lengkap berkiprah di dalam maupun luar pemerintahan.

Sebagai anggota koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta, ujar Romy, sudah menjadi konsekuensi PPP untuk berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang kritis konstruktif di parlemen. “Itu risiko dari kekalahan calon yang kita usung,” katanya.

Romy menegaskan, PPP tidak dalam posisi menunggu tawaran koalisi dari kubu Jokowi. Namun ia memandang sah jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu melakukan langkah-langkah untuk mengamankan pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Sebelumnya, sumber di internal PPP mengungkapkan adanya gerakan kader yang mengultimatum ketua umum mereka, Suryadharma Ali, untuk mengundurkan diri paling lambat hari Jumat, (29/8). SDA dinilai tak pantas lagi menjabat sebagai ketua umum pasca tersandung kasus korupsi.