Perpecahan Mengintai Golkar

Partai Golkar di ambang perpecahan. Pemilu 2014 biang keladinya. Golkar yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia gagal menyabet perolehan suara tertinggi nasional pada pemilu legislatif 9 April. Golkar kalah dari PDIP.

Kekalahan itu disusul kemalangan Golkar di pemilu presiden 9 Juli. Selain Golkar gagal memajukan ketua umumnya Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, capres-cawapres yang akhirnya mereka usung –Prabowo Subianto-Hatta Rajasa– pun gagal memenangi pilpres. Lebih lanjut, gugatan sengketa pilpres Prabowo-Hatta ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Kesialan beruntun Golkar ini berujung pergolakan di internal partai. Sejumlah kader Golkar menghendaki musyawarah nasional partai itu digelar tahun ini juga. Salah satu agenda penting dalam munas adalah pergantian ketua umum partai. Ical menjadi target untuk digulingkan. Dia dianggap gagal memimpin Golkar.

Namun Ical tak tinggal diam. Senin (25/8), dia mengumpulkan Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi di kediamannya. Usai pertemuan itu, Ical mengklaim telah mendapat mandat dari seluruh Ketua DPD I Golkar untuk melaksanakan munas kesembilan pada tahun 2015. Mandat itu, kata dia, dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani masing-masing Ketua DPD I Golkar.

Ical juga menegaskan ia masih berkuasa penuh atas Golkar. “Dalam organisasi, setiap keputusan partai harus dijalankan semua anggota. Sebelum keputusan diambil dengan prinsip demokratis, kader boleh mengusulkan segala macam pandangan mereka. Begitu keputusan diambil organisasi, maka tidak ada yang boleh tidak loyal,” ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Namun ucapan Ical itu tak diamini sebagian kader Golkar. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Fahmi Idris misalnya tak yakin munas digelar tahun 2015. “Waktu pelaksanaan Munas masih bisa berubah sebab di dalam tubuh Golkar ada beberapa faksi yang tarik-menarik,” kata Fahmi.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyatakan tak semua DPD I Golkar mendukung munas tahun 2015. Namun Fahmi menolak menyebut DPD Golkar mana saja yang ingin Munas digelar lebih cepat. Ia mengatakan tak ingin membuat sejumlah orang di partainya terpojok.

Munas Golkar ke-9 kali ini jelas dibayang-bayangi perpecahan. Tak sedikit kader Golkar yang ingin menyeberang dari kubu Prabowo ke Jokowi. Apalagi kader senior Golkar, Jusuf Kalla, kini menjadi wakil presiden terpilih. Sepanjang sejarah, belum pernah Golkar menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Mental sebagian kader Golkar bukan untuk menjadi oposisi.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono sempat terdiam cukup lama ketika ditanya tentang kesiapan partainya untuk menjadi oposisi. Agung yang kerap berseberangan dengan Ical ini akhirnya memilih untuk tak bersikap frontal terhadap ketua umumnya seperti yang sebelumnya ia lakukan.

“Betul, (oposisi) itu hal baru buat Golkar. Kami harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang selama ini belum pernah dilakukan Golkar. Kami belum tahu akan seperti apa nantinya (menjadi oposisi),” kata Agung yang mengincar kursi Ketua Umum Golkar, Selasa (26/8).

Resistensi terhadap Ical ditunjukkan oleh kader-kader muda Golkar yang dipecat Ical karena mendukung Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014. Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid yakin munas akan digelar tahun ini, bukan 2015.

“Kami akan memperjuangkan munas tahun ini. Sudah ketentuan AD/ART Partai bahwa kepengurusan berlangsung lima tahunan,” kata Agus. Munas Golkar sebelum ini digelar tahun 2009 di Riau. Dengan demikian sudah lima tahun berlalu sejak munas Golkar kedelapan tersebut.

Sementara Nusron mengingatkan Ical agar tak jumawa. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang punya pengaruh di kalangan Nahdliyin itu mengatakan, ada faktor Jusuf Kalla yang bisa membalik kondisi di internal Golkar.

“Pengaruh Jusuf Kalla sebagai tokoh senior Golkar dan wakil presiden terpilih dapat sangat menentukan (arah koalisi Golkar),” kata Nusron. Menurutnya, faktor JK jelas bisa mempengaruhi cara pandang pengurus dan kader Golkar.

Beberapa waktu lalu, JK sempat menyarankan agar munas digelar tahun 2014. “Seharusnya Oktober 2014 kalau sesuai AD/ART,” kata dia.

JK mengatakan, Munas Riau 2009 memang merekomendasikan agar munas Golkar selanjutnya digelar tahun 2015. Namun itu berdasarkan pertimbangan apabila Pemilu Presiden 2014 berjalan dua putaran. Nyatanya Pilpres hanya berlangsung satu putaran.

Menarik untuk disimak kubu manakah yang akhirnya bakal memenangi pertarungan di internal Golkar kali ini.