Banyak Perusahaan Batubara Ogah Setor Royalti dan Pajak

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala mengakui ada banyak perusahaan baturara yang masih lalai membayar pajak dan royalty pertambangan. Kebanyakan dari mereka, adalah perusahaan yang berasal dari perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
 

Menurut Supriatna, urung dibayarnya royalti dan pajak pertambangan dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap eksplorasi. Meski begitu, ia tak menampik banyak perusahaan pemegang IUP yang melakukan penyimpangan terkait perlaporan royalti dan pajak pertambangan batubara.
 

"Cari mengibulinya, ya dengan melaporkan NPWP bodong. Catatan kami, terdapat 700 lebih perusahaan IUP yang belum melaporkan pajak dan membayar royalti," ujarnya.
 

Untuk itu, Supriatna bilang, Pemerintah harus tegas menyikapi banyaknya penyimpangan di sektor pertambangan. Ini dimaksudkan agar perusahaan yang tertib membayar royalti dan pajak tak terimbas dari perusahaan bodong tersebut.
 

"Syukur-syukur dengan itikad ini, Pemerintah mau menunda kenaikan Royalti bagi Kami yang tertib melaporkan royalti dan pajak," ujarnya.
 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melansir pendapatan negara yang hilang akibat tidak disetorkannya royalti dan pajak pertambangan oleh perusahaan batubara nasional mencapai Rp 160 triliun. Adapun besaran itu berangkat dari tidak tercatatnya setoran royalti dan pajak dari jumlah produksi batubara sejak 2012.

APBI mencatat, pada tahun 2012 sebanyak 56 juta ton batubara tak tercatat alias diperdagangkan secara ilegal. Angka ini meningkat menjadi 73 juta ton pada 2013 kemarin. "Berkaca dari sini, Pemerintah melalui harus terus berkoordinasi dengan APBI agar data-data yang dipublikasi seragam," katanya.