Demokrat Sindir PDIP soal Harga BBM

Partai Demokrat gerah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditekan PDIP soal penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Demokrat dan SBY berkukuh tak hendak menaikkan harga BBM sampai masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2014.

“Harga BBM tidak naik karena TDL (tarif dasar listrik) baru naik 1 April,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada CNNIndonesia, Kamis (28/8).

Selain itu, ujar politisi kelahiran Ambon itu, SBY tak ingin meninggalkan memori kurang bagus di benak rakyat di akhir kepemimpinannya.

Max mengatakan, SBY amat mampu menahan kenaikan harga BBM. “Ini bukan soal bisa atau tidak bisa (menaikkan harga BBM), tapi SBY punya kredibilitas untuk tidak menaikkan BBM,” ujarnya.

Anggota DPR itu lantas menyindir sikap PDIP yang berbalik 180 derajat soal harga BBM. Selama dua tahun terakhir, PDIP menentang kenaikan harga BBM. “Tiba-tiba ketika SBY mau meletakkan jabatan, SBY ditekan PDIP dan Pak Jusuf Kalla untuk menaikkan BBM,” kata Max dengan nada kesal.

“Sekarang PDIP tahu, jadi partai penguasa itu tidak gampang,” ujarnya.

Max juga menyinggung soal pemerintahan Megawati yang menahan kenaikan harga BBM menjelang Pemilu 2004. Pada Pemilu Presiden 2004, Megawati dan SBY saling berhadapan di putaran kedua. Pilpres 2004 dimenangi SBY yang mengantongi 60,62 persen suara.

Oleh karena Megawati menahan kenaikan harga BBM pada tahun 2004 itu, kata Max, maka SBY terpaksa menaikkan BBM di awal pemerintahannya.

Namun, menurut Max, Demokrat kini bukannya mau balas dendam terhadap PDIP.

“Jokowi dan JK sebenarnya bisa kreatif soal harga BBM. Kredibilitas mereka akan ditentukan oleh bagaimana cara mereka menangani persoalan BBM,” kata Max.

Ia meminta PDIP dan JK tak lagi menekan Demokrat dan SBY untuk menaikkan harga BBM. Max mengatakan pemerintah Jokowi jangan mau enaknya saja. “Jangan seperti kami menyediakan nasi di piring lengkap dengan sayur dan lauk-pauk, lalu dia tinggal makan,” ujar Max.

Jusuf Kalla, Senin (25/8), berharap pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.

“Pemerintahan Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi harus sekarang (harga BBM) dinaikkan,” kata JK.

Politisi senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.

Menangggapi kekhawatiran tersebut, Rabu (27/8), pemerintah menjamin pasokan BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun. Pertamina pun menambah pasokan BBM bersubsidi di sejumlah daerah yang warganya dilanda kepanikan dan mengantre panjang di SPBU untuk membeli BBM.

Menteri ESDM Jero Wacik meminta masyarakat tidak panik. Menurut dia, stok BBM bersubsidi maupun nonsubsidi masih cukup.