Pimpinan PPP Tolak Usul Muktamar Digelar September
CNN Indonesia
Senin, 01 Sep 2014 11:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Permintaan para politisi senior PPP agar muktamar digelar September ini diabaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat. DPP berpegang pada perkataan Ketua Umum Suryadharma Ali bahwa muktamar diselenggarakan setelah pelantikan menteri kabinet 2014-1019.
“Pak SDA sudah siap melaksanakan muktamar. Muktamar dapat digelar kapan pun segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Ekstremnya, pagi menteri dilantik, sore muktamar berlangsung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Arwani Thomafi kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).
Jadi muktamar PPP tak perlu menunggu 2015. Sampai saat ini, ujar Arwani, DPP belum mengagendakan muktamar karena presiden terpilih pun belum dilantik. Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI berlangsung 20 Oktober.
Meski demikian DPP menghargai aspirasi seluruh kader terkait muktamar, termasuk dari para sesepuh PPP, yang Minggu kemarin (31/8) menggelar rapat tertutup di rumah mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Politisi senior partai Ka'bah menuntut muktamar digelar September ini.
Arwani mengatakan pendapat kader PPP memang masih terbelah soal waktu pelaksanaan muktamar. Sebagian mengusulkan muktamar dipercepat seperti rekomendasi musyawarah kerja nasional PPP di Bogor, yakni satu bulan setelah Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Sebagian lainnya berpatokan pada Pasal 73 ayat 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP bahwa muktamar digelar tahun 2015 atau lima tahun sekali.
Selain meminta muktamar digelar September 2014, Hamzah Haz cs meminta muktamar membahas tawaran kubu Jokowi kepada PPP untuk bergabung. “Pak Hamzah mengingatkan, kemenangan Jokowi sudah pasti. Ada tawaran dari pihak Jokowi untuk meminta kader PPP duduk (di pemerintahan), seharusnya dibahas pada muktamar mendatang,” kata anggota Majelis Pertimbangan PPP Ubaidillah Murod usai pertemuan tertutup di kediaman Hamzah.
Kubu Jokowi di muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya kemarin mengatakan mereka terus berkomunikasi dengan partai-partai yang berpotensi bergabung dengan koalisi Jokowi, termasuk PPP.
“Pak SDA sudah siap melaksanakan muktamar. Muktamar dapat digelar kapan pun segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Ekstremnya, pagi menteri dilantik, sore muktamar berlangsung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Arwani Thomafi kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).
Jadi muktamar PPP tak perlu menunggu 2015. Sampai saat ini, ujar Arwani, DPP belum mengagendakan muktamar karena presiden terpilih pun belum dilantik. Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI berlangsung 20 Oktober.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arwani mengatakan pendapat kader PPP memang masih terbelah soal waktu pelaksanaan muktamar. Sebagian mengusulkan muktamar dipercepat seperti rekomendasi musyawarah kerja nasional PPP di Bogor, yakni satu bulan setelah Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Sebagian lainnya berpatokan pada Pasal 73 ayat 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP bahwa muktamar digelar tahun 2015 atau lima tahun sekali.
Kubu Jokowi di muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya kemarin mengatakan mereka terus berkomunikasi dengan partai-partai yang berpotensi bergabung dengan koalisi Jokowi, termasuk PPP.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK