Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bagian dari amanat reformasi yang harus dijalankan.
Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menegaskan tujuannya adalah untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. “Indeks korupsi kita masih buruk jadi alasan pemilihan langsung masih relevan,” ujar Eva dalam perbincangan dengan CNN Indonesia, Senin (8/9).
Eva mengakui musyawarah mufakat bagus jika ada integritas dan semua nasionalis demi kepentingan rakyat. Namun ia menekankan bahwa ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diusung koalisi Merah Putih bertujuan mengganjal langkah PDIP salah satunya untuk menjadi ketua DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mereka akan mainkan koalisi Merah Putih di DPRD sehingga kepala-kepala daerah nantinya berasal dari koalisi Merah Putih,” kata Ketua DPP PDIP ini seraya mengingatkan agar memikirkan juga kandidat-kandidat independen yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk ikut berlaga dalam Pilkada. “Akan sulitnya bisa mendapat kepala daerah seperti Jokowi dan Risma,” lanjut Eva.
Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari juga menyorot bahwa Pilkada oleh DPRD justru berpotensi terjadinya praktik korupsi. Qodari tak sependapat dengan alasan koalisi Merah Putih bahwa Pilkada langsung mampu menekan angka korupsi dan lebih menghemat biaya.
“Saya lihat dari motivasi mereka yang menolak pilkada langsung. Mereka sebelum pemilihan presiden setuju dengan pilkada langsung tapi sekarang berubah setelah presiden baru terpilih,” kata Qodari saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (8/9).
Direktur Eksekutif Indo Barometer ini berpendapat bila pilkada dilangsungkan oleh DPRD berarti terjadi kemunduran. Padahal, Qodari menegaskan, keunggulan pilkada langsung oleh rakyat jauh lebih banyak ketimbang pilkada diselenggarakan oleh DPRD.
Qodari menyebut sejumlah manfaat pilkada langsung di antaranya rakyat bisa lebih mengenal figur calon kepala daerahnya karena di antara kedua pihak saling bersinggungan langsung. Selain itu sang calon dapat lebih menyerap aspirasi rakyatnya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Itu semua kemajuan dalam alam demokrasi sekarang ini yang dulu tidak seperti itu,” tegas dia.