Pemerintah: Pilkada Bukan Hanya soal Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menegaskan sikapnya mendukung pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Pilkada langsung dinilai perwujudan demokrasi yang sesungguhnya, dan hal itu penting bagi Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

“Dari segi penghematan uang negara, memang sangat efisien pilkada lewat DPRD. Tapi demokrasi bukan soal uang. Kalau berani (menganut sistem) demokrasi, harus berani bayar. Masak mau pintar tapi tak mau bayar uang sekolah?” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di sela rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Pilkada langsung, kata Djoher, menghabiskan anggaran Rp 70-100 triliun per tahunnya. “Itu untuk seluruh pilkada, dari pemilihan gubernur, wali kota, sampai bupati,” kata Djoher. Biaya kasar Rp 100 triliun tersebut meliputi pilkada di 524 daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara pilkada tak langsung lewat DPRD nyaris tak mengeluarkan biaya. “Cuma biaya untuk makan minum karena tak perlu mencetak surat suara,” ujar Djoher.

Namun ia kembali mengingatkan, proses demokrasi memang butuh biaya. Pun ada cara untuk menekan biaya pilkada langsung, yakni dengan menggelar pilkada secara serentak. Pilkada serentak bisa memotong anggaran hingga separuhnya.

Koalisi Prabowo dominan

Rapat panja RUU Pilkada di DPR menunjukkan dominasi koalisi Merah Putih. Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PKS, dan PAN solid mendukung pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur lewat DPRD. Tapi masih ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang apakah kepala dan wakil kepala daerah akan diajukan sepaket atau tidak.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Rindoko Dahono Wingit, berpendapat Indonesia masih membutuhkan demokrasi perwalian. Ia juga menyatakan harus ada penyempurnaan penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampat tempat pemungutan suara.

Di lain kubu, PDIP, PKB, dan Hanura ingin pilkada langsung seperti yang berlangsung saat ini dipertahankan. PDIP menjadi satu-satunya partai di kubu ini yang ingin pengajuan kepala daerah dan wakil kepala daerah tak perlu sepaket.

Miryam Haryani, anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, menyatakan pilkada langsung seharusnya diperbaiki, bukannya ditiadakan. “Kalau alasan (pilkada oleh DPRD) untuk mencegah biaya demokrasi tinggi, kenapa tidak perbaiki sistem pilkada langsung? Proses pemilihan umum di daerah tak boleh dihalangi,” kata dia.

Pemerintah di akhir pemaparan sikapnya di rapat Panja RUU Pilkada mengajak partai-partai yang menginginkan pilkada tak langsung, agar kembali ke sikap mereka sebelumnya pada 14 Mei sebelum Pemilu Presiden. Ketika itu mayoritas fraksi di DPR mendukung pilkada langsung.

“Kembalilah ke pangkuan ibu pertiwi,” kata Dirjen Otda Djohermansyah Djohan menutup kalimat.