Pilkada oleh DPRD Bisa Matikan Kontrol Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) menyatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mematikan fungsi pengawasan rakyat terhadap pemimpin daerahnya. Oleh sebab itu Yappika dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menuntut pilkada langsung oleh rakyat dipertahankan.

Pilkada lewat DPRD hanya mencakup kotrak politik kepala daerah dengan sesama elite partai di DPRD. “Tidak adanya kontrak sosial dan kontrak politik antara pemimpin daerah dan masyarakatnya akan membuat pengawasan masyarakat sangat lemah,” kata peneliti Yappika Fransiska Fitri dalam konferensi pers 'Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pilkada oleh DPRD' di Cikini, Jakarta, Selasa (9/9).

Akibatnya, ujar Fransiska, kepala daerah terpilih justru berpotensi menjadi mesin uang para anggota DPRD. Dikhawatirkan akan banyak muncul politik transaksional di DPRD terhadap program-program kepala daerah.

“Masyarakat tidak lagi punya suara untuk mengusulkan pogram-program yang tepat untuk daerahnya karena semua diatur antara DPRD dan kepala daerah,” kata Fransiska.

Menurutnya, niat penghapusan pilkada langsung oleh mayoritas fraksi di DPR berlawanan dengan gelombang perubahan yang sedang terjadi di masyarakat. Seharusnya partisipasi politik dibuka seluas-luasnya, bukannya dikebiri.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hari ini dibahas di rapat kerja antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri. DPR dan pemerintah menargetkan RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang pada Kamis (11/9).

Pilkada oleh DPRD didukung oleh enam fraksi di DPR yang seluruhnya merupakan bagian dari koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Hanya tiga fraksi yang ingin mempertahankan pilkada langsung, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura. Ketiga fraksi minoritas ini sejalan dengan pemerintah yang menghendaki pilkada langsung.

Pemerintah mengatakan pilkada langsung mempunyai kekurangan, tapi bisa dibenahi. Caranya dengan membuat aturan dana kampanye murah dan menggelar pilkada secara serentak. Pilkada serentak menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Minggu (2/9), dapat memangkas anggaran hingga Rp 7 triliun.