Pilkada oleh DPRD, Ahok Ancam Hengkang dari Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD. Tidak tanggung-tanggung, Ahok bahkan sudah memikirkan untuk meninggalkan partainya jika RUU Pilkada oleh DPRD akhirnya disahkan.

Ahok, yang berhasil menduduki kursi DKI 2 melalui Partai Gerindra, mengaku tak segan jika harus keluar dari partai berlambang kepala burung garuda tersebut. Hal itu ditengarai, karena Gerindra menjadi salah satu pencetus RUU Pilkada oleh DPRD. Menurutnya, manuver yang dilakukan oleh Gerindra dalam wacana RUU Pilkada tersebut sangat tidak sesuai dengan ide demokrasi.

“Saya bahkan sempat berpikir, kalau sampai ini dilakukan, mungkin saya keluar dari partai politik saja. Ngapain main di partai politik. Ya kan? Keluar saja sudah," kata Ahok ditemui setelah rapat Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/9).

Ahok menilai Pilkada yang digelar melalui DPRD akan memicu banyak kecurangan. Kepala Daerah menjadi rawan diperas oleh DPRD, selaku pemegang wewenang. Dia meyakini setiap tahunnya banyak anggota DPRD yang melakukan pemerasan.

“Ini justru money politics dan rakyat semakin dicuekin. 'Kalau kamu nggak nurut, saya tolak lho laporan kamu'. Biar dipecat. Jadi nanti kerjaan kepala daerah cuma servis DPRD saja, nggak ngurusin rakyat,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok meyebut, Pilkada lewat DPRD akan menghabiskan lebih banyak dana untuk disetorkan ke partai politik. Dia mencontohkan, pada saat ingin melaju ke kursi Bupati Belitung Timur, Ahok harus menghabiskan Rp 500 juta untuk pembiayaan, konsumsi dan lainnya.

Karenanya, Ahok tak melihat adanya manfaat dari Pilkada yang nantinya dilakukan oleh DPRD. “Kalau kita ukur, rakyat itu jadi lebih sejahtera nggak dengan adanya pilkada? Nggak, kan?” katanya.