Polri Dukung KPK Berangus Pemerasan TKI di Bandara

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil tindak lanjut dari inspeksi mendadak pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, akhir Juli lalu, terkait kasus pemerasan TKI masih terus mendapat pengkajian mendalam. Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk membenahi infrastruktur TKI mendapat sambutan dari pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Saya datang untuk membahas soal TKI," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat mendatangi gedung lembaga antirasuah di Jakarta, Selasa (9/9). Saat ditemui wartawan di pelataran gedung KPK, Suhardi mengatakan, detil pembahasan dari pertemuannya dengan KPK akan dipaparkan seusai rapat.

KPK sendiri mengatakan, rincian langkah dan upaya untuk pembenahan TKI hingga kini belum dapat digambarkan secara utuh. "Rencana aksi akan dibuat bersama instansi terkait," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada CNNIndonesia.com, Senin sore (8/9).

Selain dari pihak kepolisian untuk menindak lanjuti permasalahan ini, KPK dan UKP4 juga turut mengajak 13 kementerian/lembaga lainnya untuk membahas nasib para pahlawan devisa negara. Dari 13 kementerian/lembaga yang mengadakan pertemuan di KPK di antaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI serta Balai Pelayanan Kepulangan TKI.

Beberapa catatan penting yang menjadi agenda pembahasan adalah pembenahan infrastruktur peraturan dan dokumen perjanjian pengelolaan TKI, pembenahan kualitas kelembagaan dan operasional, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan pada TKI, menguatkan peran komunitas untuk mengawasi perlindungan TKI, serta pembenahan infrastruktur bandar udara untuk menunjang perlindungan TKI.