Ridwan Kamil: Pilkada oleh DPRD Kemunduran Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kemunduran mendasar bagi demokrasi. Ia menolak rencana mayoritas fraksi di DPR yang ingin meniadakan pilkada langsung oleh rakyat dengan mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD.

“Fundamental demokrasi kita saat ini sudah stabil. Seharusnya hak (memilih oleh rakyat) yang sudah baik ini tidak perlu diubah menjadi kembali ke masa lalu,” kata Ridwan dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9).

Terkait mahalnya biaya pilkada langsung, Ridwan berpendapat teknis pilkadalah yang perlu dibenahi, bukan justru pondasinya yang diubah. Pilkada oleh DPRD, menurut peraih Master of Urban Design dari University of California, Berkeley itu, menyempitkan peluang orang-orang nonparpol yang memiliki potensi.

“Orang-orang biasa yang mempunyai inovasi akan terhalang menjadi kepala daerah,” kata Ridwan yang mengikuti Pilkada Bandung 2013 karena diusung PKS dan Gerindra –dua partai yang sekarang mendukung pilkada lewat DPRD.

Ridwan menyatakan, dia adalah produk pemilu langsung. Dia berhasil mengalahkan calon incumbent karena masyarakat menganggapnya bisa membawa perbaikan bagi Bandung. “Masyarakat sudah cerdas untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Mereka tahu mana yang bekerja dan mana yang tidak,” kata pria yang telah meraih berbagai penghargaan atas prestasinya itu.

Sebelum diusung PKS dan Gerindra menjadi wali kota Bandung, Ridwan adalah arsitek, dosen, sekaligus aktivis sosial. Saat mengambil studi tata kota di Berkeley, AS, Ridwan bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley.