PDIP Tak Bisa Paksakan Fraksi Lain di RUU Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya tidak khawatir jika banyak kader Demokrat yang akan membolos saat sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

"(Itu) pilihan politik masing-masing. Kami tidak bisa memaksakan fraksi lain untuk menyatakan sikap seperti apa," ujar Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Terkait dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat agar partai penguasa itu mendukung pilkada secara langsung, Puan kembali memberikan jawaban yang identik. "Itu pilihan politik mereka," ujarnya.

Namun, putri dari Megawati Soekarnoputri ini mengaku PDIP tetap aktif menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik di DPR agar pilkada langsung mendapatkan dukungan yang besar. Ia mengatakan komunikasi bisa dilakukan dengan anggota legislatif biasa dan tidak harus pimpinan fraksi atau partai.

Jika nantinya RUU Pilkada disahkan dengan sistem tidak langsung, PDIP menilai tidak harus partai yang sudah menjadi oposisi selama 10 tahun ini yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Elemen bangsa akan mengajukan judicial review. Yang kita lihat sekarang banyak pihak yang tidak setuju," Puan menegaskan.