FPI Sindir Ahok Pakai Isu SARA

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar seribuan anggota ormas Front Pembela Islam berdemo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dilantik sebagai gubernur. Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib Salim Al Athas menilai Ahok sebagai sosok yang arogan.

Menurut pria yang kerap disapa Habib Selon itu, arogansi Ahok dinilai keterlaluan. Selain pernyataan-pernyataan sarkasme Ahok kepada DPRD DKI Jakarta, salah satu contoh sikap arogansi bekas Bupati Belitung Timur itu adalah dibuatnya kebijakan larangan penjualan hewan kurban dan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan sekolah-sekolah.

"Larangan penjualan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan sekolah-sekolah itu keterlaluan. Saya yakin Ahok sudah tahu, tapi karena dia arogan makanya begitu," ujar Habib Selon dalam pertemuan antara perwakilan FPI dengan perwakilan DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Namun berdasar pada dokumen Instruksi Gubernur No 67 tahun 2014 yang CNN Indonesia cermati, tidak ditemukan larangan yang dituding oleh FPI. Instruksi itu hanya mengatur penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan serta aturan standarisasi kegiatan pemotongan. Serta pelarangan kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi sekolah pendidikan dasar saja.  

Habib pun menyatakan bahwa selama Joko Widodo dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur, FPI dan ormasnya tak pernah mengganggu keduanya menjalankan pemerintahan.

"Selama Jokowi-Ahok jadi gubernur dan wakil, dan bahkan dalam kampanye-kampanye pilkada kami nggak pernah usilin. Walaupun pengaduan dari PNS yang mengadu ke kita bahwa kebiadaban kutil babi Ahok, kita ambil kita tamping. Tapi kali ini dia tantang kita FPI!" tutur Habib Selon menggebu-gebu.

Selain arogansi, FPI berpandangan seorang non-muslim seperti Ahok tak boleh memimpin daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti DKI Jakarta. 
FPI pun mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan SK atau Perda tentang jabatan gubernur dan wakil gubernur yang beragama non-Islam, serta meminta DPRD DKI Jakarta unguk menjunjung tinggi ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi.

"Dimana-mana pemimpin daerah itu dari agama mayoritas. Di Bali itu gubernurnya orang Bali, beragama Hindu. Di Papua juga begitu!" kata Sekertaris DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamu'min dalam kesempatan yang sama. Dalam orasi mereka, beberapa kali FPI menyindir orang yang kelak menjadi nomor satu di DKI Jakarta itu dengan isu SARA.