Pengamat: Pemilihan Langsung Masih Relevan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Politik Indonesia, Said Salahudin mengungkapkan kalau pilkada langsung sebenarnya masih relevan dengan keadaan bangsa Indonesia sekarang, tidak ada urgensinya untuk diubah.

“Seperti  yang kita sadari, pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu sebenarnya sesuai konstitusional, namun pemilihan langsung pun sebenarnya belum perlu untuk diubah” ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9).

Terkait perubahan melalui DPRD ini, Said berpendapat kalau pemilihan langsung sebenarnya belum dievaluasi secara total mengenai kekukurangan yang timbul selama penyelenggaraan 10 tahun terakhir.

“Harusnya mereka melakukan evaluasi dulu terkait sistem peilihan yang ada sekarang, lakukan perbaikan dan baru kemudian jika masih tetap bermasalah bisa dilakukan opsi pemilihan lainnya” kata Said.

Lebih lanjut ia menyampaikan kalau banyaknya penolakan dari masyarakat terkait pemilihan oleh DPRD ini, karena kurangnya kepercayaan terhadap anggota legislatif.

“Jika saja DPRD itu punya integritas yang baik, penolakan dari masyarakat tidak akan seperti sekarang ini. Untuk itu dalam RUU yang sudah disahkan kemarin memang harusnya kontrol terhadap DPRD harus menjadi fokus dalam pemilihan kepala daerah ke depan” ujar Said.

Said Juga menegaskan, masyarakat jangan tertipu akan adanya dikotomi bahwa yang mendukung pilkada langsung adalah pro rakyat, dan yang mendukung pilkada lewat DPRD tidak pro rakyat. Menurutnya kedua kubu baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat Jokowi masing masing memiliki agenda politik yang sama sekali beda dengan masyarakat.

“Jadi walaupun sama-sama menginginkan pemilu langsung, rakyat itu ingin mempertahankan hak politiknya, sedangkan partai lebih kepada bagaimana pengamanan koalisinya masing masing” ujarnya.

Sebelumnya pada Kamis (25/9) DPR lewat Paripurna mengesahkan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal tersebut ditentukan melalui voting dengan perbandingan 226 orang setuju mekanisme pemilihan lewat DPRD dan hanya 135 orang yang setuju lewat mekanisme langsung.