Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa menduga Demokrat sejatinya tak ikhlas mendukung mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu Demokrat akhirnya memilih
walk out dari paripurna RUU Pilkada. Hanya tersisa enam anggota Fraksi Demokrat dalam ruangan yang berdiri mendukung pilkada langsung saat
voting.
“Saya ragu Demokrat mau pilkada langsung. Jangan-jangan sebetulnya di hati ingin pilkada oleh DPRD, tapi mulutnya berucap lain,” kata anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
“Padahal kami (PDIP, PKB, dan Hanura) sudah mempertegas dukungan (terhadap syarat yang diajukan Demokrat) di paripurna,” ujar Malik. Bagi kubu PDIP, yang penting ada kecocokan substansi, yakni kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu aksi walk out Demokrat mengherankan PKB. Menurut Malik, tidak salah jika disebut bahwa pilkada langsung kalah karena ulah Demokrat.
Seharusnya, ujar Malik, yang menjadi ukuran adalah pernyataan resmi Demokrat melalui ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian dipertegas oleh pengumuman resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yakni bahwa partai itu mendukung pilkada langsung.
Sikap Demokrat yang walk out menjelang voting membuat suara kubu PDIP tak cukup besar untuk menandingin kekuatan Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD. Akhirnya RUU Pilkada disetujui menjadi Undang-Undang dengan mekanisme pilkada oleh DPRD.
Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan anggota fraksinya hanya mengikuti arahan Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf. “Dia bilang sudah ada persetujuan SBY untuk keputusan tersebut (
walk out). Mau tak mau kami ikuti,” ujar Ruhut.
Voting RUU Pilkada di rapat paripurna dini hari tadi dimenangi oleh Koalisi Merah Putih yang mengusung opsi pilkada oleh DPRD. Koalisi yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP itu mengumpulkan 226 suara. Sementara kubu PDIP, PKB, dan Hanura hanya bisa menghimpun 135 suara, termasuk dari enam anggota Demokrat dan 11 anggota Golkar yang membelot.