PDIP Dukung Masyarakat yang Menggugat

Jakarta, CNN Indonesia -- Adanya keinginan beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menggugat hasil rapat paripurna DPR soal RUU Pilkada, disambut positif kubu PDI Perjuangan. Arif Wibowo, politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Wakil Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Pilkada menyatakan bakal mendukung penuh upaya masyarakat itu.

"Kami mendengar memang ada beberapa ormas yang ingin mengajukan gugatan, kami tidak pernah meminta, namun kami mendukung sepenuhnya langkah mereka" ujar Arif di Gedung DPR Jakarta, Jumat (26/9).

Menurutnya masyarakat memang berhak kesal dengan keputusan DPR. Penolakan terhadap pengesahan menjadi semacam keniscayaan. "UU ini menyangkut kebebasan berdemokrasi masyarakat indonesia, wajar saja mereka melakukan penolakan ke MK karena memang sistemnya begitu" ujar Arif.

Lebih lanjut soal keputusan Walkout demokrat, Arif mengungkapkan kalau PDIP dan partai pendukung pilkada langsung cukup kecewa dengan sikap tersebut.
"Kami kecewa pasti, tapi sakit hati rasanya tidak, karena ini merupakan hal yang biasa dalam politik" ujarnya.

Menurutnya, pada saat skorsing sebelum voting terjadi, PDIP dan partai pendukung pilkada langsung seperti PKB dan Hanura sudah menyatakan dukungan terhadap 10 prasyarat yang diajukan Demokrat.
"Namun saat di paripurna mereka memilih jalan berbeda, ya bagaimana lagi, kami tidak bisa berbuat apa apa" ujar Arif menutup pembicaraan.

Pada akhirnya, DPR, melalui voting rapat paripurna, mengesahkan revisi yang mengatur ketentuan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suara fraksi-fraksi pendukung presiden terpilih Joko Widodo--yakni PDI Perjuangan, Hanura dan PKB--kalah jauh oleh suara Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS.