Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrat membantah ada lobi-lobi khusus dari Partai Golkar yang membuat fraksi itu
walk out saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kontroversial.
"Dari dulu Demokrat menginginkan pilkada langsung dengan perbaikan," ujar politikus Partai Demokrat Agus Hermanto, di Jakarta, Jumat (3/10).
Menurut pria yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 itu, keputusan untuk mendukung pilkada langsung berasal dari komunikasi Demokrat dan masyarakat.
Agus juga dengan tegas membantah posisi yang didapatnya adalah balas budi dari Golkar karena telah menggolkan UU Pilkada yang mewajibkan pilkada dilakukan lewat DPRD.
"Itu kan hanya bicara 'mungkin'. Tidak ada mungkin-mungkin. Tidak betul kabarnya. Seperti deal-deal itu tidak ada," ujarnya.
Kabar yang sama juga dibantah dengan tegas oleh politikus Demokrat lainnya Dede Yusuf. Dia bilang komunikasi fraksi dengan SBY sempat terputus sehingga keluarlah keputusan untuk
walk out.
"Untuk mengambil suatu keputusan besar, komunikasi harus tetap terjalin," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Tapi dia memaklumi langkah yang diambil koleganya di DPR periode 2009-2014 itu. Dia yakin fraksi harus mengambil keputusan lekas saat itu juga.
Terkait kabar bahwa ada imbal balik antara Golkar dan Demokrat terkait UU Pilkada dan kepemimpinan DPR, Dede menegaskan keduanya adalah hal yang berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain.
Sebelumnya Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat itu telah menyatakan kaget dengan langkah Demokrat yang
walk out dari Paripurna DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setibanya dari kunjungan ke Amerika Serikat, SBY langsung mengadakan rapat dengan kabinetnya dan beberapa jam kemudian menyatakan tak bisa menerima pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Pada Kamis (2/10) SBY meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU Pilkada kontroversial tersebut.