Koalisi Prabowo Inginkan Semua Kursi Pimpinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih berpendapat akan sangat ideal bila mereka mengelola sepenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dengan mengambil kursi pimpinan komisi-komisi.

“Itu baik untuk presiden terpilih Joko Widodo, untuk PDIP, dan untuk kami (Koalisi Merah Putih), sebab akhirnya pertanggungjawaban politik parlemen jelas,” kata Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/10).

Koalisi Prabowo saat ini tengah berupaya meyakinkan kubu PDIP bahwa metode pelembagaan sistem presidensial berbasis dua partai atau dua koalisi sesungguhnya baik karena berdampak pada penyederhanaan proses pengambilan keputusan.

Meski koalisi Prabowo ingin menguasai seluruh pimpinan sebelas komisi di DPR, mereka sadar kubu PDIP juga ingin mendapat jatah kursi pimpinan komisi. Namun keinginan PDIP itu tak terlalu disambut Koalisi Merah Putih.

Fahri mengatakan mekanisme pengambilan keputusan di komisi akan lebih rumit bila melibatkan dua kubu yang total terdiri dari sepuluh fraksi. Wakil Ketua DPR itu meyakinkan kubu PDIP tak akan rugi apabila tak duduk di pimpinan komisi.

“Hak mereka tidak berkurang dan tidak bertambah, karena pimpinan komisi tidak lebih berhak dari anggota. Selain itu kalau ada apa-apa dengan DPR, itu menjadi tanggung jawab kami,” kata Fahri. Menurutnya, pimpinan komisi hanya berperan soal pengelolaan rapat.

Secara terpisah, politikus PDIP Pramono Anung menyatakan telah bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto untuk membahas pembagian kursi pimpinan komisi. PDIP berharap pimpinan komisi dapat dibagi rata antara dua koalisi.

DPR sebelumnya telah menetapkan jumlah komisi sama seperti periode sebelumnya, yakni sebelas komisi. Namun ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi baru akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR esok Kamis (16/10). Selain kesebelas komisi itu, DPR juga akan dilengkapi dengan Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Badan Legislasi.