PDIP Minta Ketua Dipilih Lewat Musyawarah

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap musyawarah mufakat dikedepankan dalam memilih pimpinan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. PDIP menyatakan telah bersepakat dengan piminan DPR untuk mendahulukan musyawarah.

Politikus PDIP Pramono Anung menyatakan kesepakatan untuk bermusyawarah tersebut dibuat untuk meredakan ketegangan politik di parlemen antara dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

“Ketegangan politik yang terlalu lama bukan hanya berdampak pada politik, tapi juga pada dunia usaha dan masyarakat,” kata Pramono di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Dalam pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya, PDIP membahas tentang kemungkinan apakah pimpinan alat kelengkapan DPR, termasuk komisi, bisa diatur bersama dalam suasana politik yang kondusif.

DPR sebelumnya telah menetapkan jumlah komisi tetap seperti periode sebelumnya, yakni sebelas komisi. Namun ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi baru akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR esok Kamis (16/10). Selain kesebelas komisi itu, DPR juga dilengkapi dengan Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Badan Legislasi.

Masih dalam rangka mencairkan ketegangan politik itulah, ujar Pramono, Joko Widodo melakukan safari politik. Presiden terpilih itu kemarin menemui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan berencana untuk bertemu para ketua umum partai anggota Koalisi Merah Putih lainnya.

Soal musyawarah dalam menentukan pimpinan komisi itu juga disinggung Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari berpendapat musyawarah sangat mungkin terjadi dalam pemilihan ketua komisi.

“Kalau tidak musyawarah, tidak akan terwujud suatu kepemimpinan yang kolektif kolegial di parlemen,” kata mantan Wakil Ketua MPR itu kepada CNN Indonesia.

Hajriyanto menganggap lobi politik PDIP terkait kursi pimpinan komisi adalah hal wajar. Komunikasi politik adalah bentuk kerjasama. “Asal ekspektasi atas kerjasama tersebut tidak terlalu tinggi, misalnya dengan menginginkan Golkar masuk ke Koalisi Indonesia Hebat atau kabinet Jokowi,” ujarnya.

Toh, kata Hajriyanto, Golkar akan tetap mendukung kebijakan pemerintah Jokowi yang prorakyat, sebab posisi Golkar bukanlah oposisi, melainkan penyeimbang.