KORUPSI PENDIDIKAN

Menteri Pendidikan Harus Paham Strategi

CNN Indonesia
Selasa, 21 Okt 2014 06:53 WIB
Korupsi di ranah pendidikan yang terjadi tiap tahun membuat Presiden Joko Widodo harus selektif dalam memilih Menteri Pendidikan.
Dua guru mengawasi siswa kelas 2 yang belajar di lantai di Sekolah Dasar Negeri 3 Sesetan Denpasar, Bali, Kamis (2/10). Sebanyak 52 siswa kelas 2 di sekolah tersebut terpaksa belajar dengan fasilitas kurang memadai akibat penambahan jam pelajaran pada kurikulum 2013 sehingga berdampak pada kurangnya ruangan dan bangku karena benturan jam pemakaian kelas. (ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memilih menteri pendidikan yang tidak hanya memiliki latar belakang dari dunia pendidikan, namun juga mengerti bagaimana mengelola sumber daya. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009, Heri Akhmadi.

“Menteri Pendidikan harus dari orang yang mengerti pengelolaan sumber daya. Dia juga harus mengerti tentang managemen strategis untuk tahu membuat rangka pendidikan,” kata Heri, saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (20/10) malam.

Heri menjelaskan, saat dia duduk di kursi legislatif, dia telah mengetahui banyak laporan tentang bocornya anggaran pendidikan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari laporan tersebut, korupsi terjadi karena besarnya anggaran pendidikan yang dikucurkan. “Karena anggaran besar sekali. Apalagi kalau sudah masuk yang sifatnya ke BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan itu memang kita tahu banyak penyimpangan,” kata Heri.

Selain itu, penyimpangan juga terjadi saat pemberian bantuan sosial yang diberikan langsung ke pihak-pihak pengelola pendidikan.

Mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan hingga Kepala Sekolah, dinilai Heri mempunyai kerentanan yang cukup besar dalam melakukan penyimpangan anggaran pendidikan. “Karena uang yang diberikan dan dibelanjakan sendiri,” ujar Heri.

Adapun karut marut dunia pendidikan yang digerogoti oleh korupsi ini sempat diajukan oleh Komisi X untuk dibahas lebih mendalam dengan mantan wakil presiden Boediono. “Tapi nggak jalan karena tidak ada respons dari Pak Boediono, akhirnya ngambang saja,” kata Heri.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER