KPK Tak Jamin Kandidat Menteri Jokowi Bersih

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan rekomendasi nama-nama calon menteri yang diserahkan kepada Jokowi tidak secara otomatis menasbihkan para kandidat bakal bersih dari korupsi. Keputusan akhir tetap berada di tangan presiden yang memiliki hak perogratif untuk menentukan jajaran pembantunya di kabinet.

"Perlu kami tegaskan, KPK tidak menjamin bahwa mereka nantinya tidak akan korupsi waktu menjabat," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP saat menanggapi rekomendasi daftar calon menteri yang diserahkan ke KPK, Selasa (21/10).

Harus diingat bahwa itu hanya catatan berisi track record. Bukan berisi rekomendasiJohan Budi

Johan mengatakan catatan yang diserahkan kepada Jokowi hanyalah penelusuran rekam jejak, bukan rekomendasi. Kewenangan untuk memutuskan siapa yang bakal diangkat menjadi menteri tetap ada di tangan presiden.

"Harus diingat bahwa itu hanya catatan berisi track record calon, atau catatan khusus terhadap sejumlah calon. Bukan berisi rekomendasi mana yang harus dipilih, dan mana yang jangan dipilih," ujarnya.

Meski demikian Johan mengaku optimis nantinya Jokowi bakal menjadikan data yang diberikan KPK sebagai pertimbangan untuk memilih menterinya. "Rasa-rasanya kalau KPK dimintai pendapat, tentu ada maksud dan tujuan Pak Jokowi. Karena itu kami berpendapat bahwa tentu catatan itu akan digunakan oleh Pak Jokowi," kata Johan.

Jokowi dikabarkan bakal mengumumkan jajaran kabinetnya hari ini. Sejumlah sumber mengatakan Jokowi telah mengirimkan utusan untuk memberikan update nama-nama calon menteri ke KPK pada pagi, untuk kemudian diumumkan kepada publik siang hari.

Presiden Joko Widodo sebenarnya tak hanya melibatkan KPK saja, melainkan ada juga lembaga lain yakni Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan yang turut andil. PPATK memberi masukan soal rekam transaksi dari para menteri.