KPK Punya Argumen Soal Seleksi Calon Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan catatan terkait 43 daftar nama calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, lembaga antikorupsi itu memiliki argumentasi hukum yang kuat ketika menandai sejumlah nama dengan tanda merah dan kuning.

"Kami menghargai hak prerogatif presiden. Kami punya argumen-argumen. Punya posisi di kemudian hari ketika nama-nama itu tetap," kata Abraham kepada wartawan di Kantor KPK, Rabu sore (22/10).

Abraham menyatakan, posisi KPK hanya memberi saran terkait permintaan Jokowi. Saran dan argumen yang disampaikan KPK kepada presiden adalah agar menteri dan pejabat publik dalam pemerintahan lima tahun mendatang lebih fokus pada pemberantasan korupsi. "Kabinet mencerminkan pemerintahan. Kami ingin agar tidak dianggap kurang bersih," katanya.

Terkait delapan nama yang disebut Jokowi tidak mendapat restu dari KPK, Abraham enggan berkomentar. "Apa yang kami sampaikan itu merupakan sesuatu yang sifatnya tertutup, hanya pimpinan dan Pak Jokowi saja. Hanya media yang spekulatif," ujar Abraham.

Presiden Joko Widodo di Istana Negara memastikan mengganti delapan nama yang mendapat catatan dari KPK. “Kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10).

Sementara itu di Balai Kota sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, Jokowi ingin mencari menteri yang mau bekerja. "Pak Jokowi tadi bisik-bisik ke saya, sangat tegas kok. Pak Jokowi katakan mau cari orang yang kerja," kata Ahok. "Semua rata-rata adalah pemimpin-pemimpin swasta atau di BUMN yang terbukti berhasil, CEO-CEO. Beliau juga tidak mau orangnya banyak teori, beliau sangat jelas kok," lanjut Ahok.

Sejumlah nama telah dipanggil ke Istana Negara sejak Selasa (21/10) hingga hari ini, Rabu. Hari ini pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra, Wakil Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro, Siti Nurbaya Bakar, pengamat politik Universitas Indonesia Adrinof Chaniago, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno telah dipanggil ke Istana.

Sedangkan Selasa (21/10), penasihat tim transisi AM Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Susilo Bambang Yudhoyono, Chairul Tanjung, Yuddy Chrisnandi, mantan Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, politikus PDIP Aria Bima, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar telah bertemu dengan Presiden.