Strategi KPK Susun Rekam Jejak Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki mekanisme dan strategi dalam membuat catatan rekam jejak calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo. Strategi tersebut membuat KPK dapat merekomendasikan calon yang boleh masuk kabinet dan yang sebaiknya diganti.

"Urusan penyidikan dan penyelidikan itu urusan KPK. Yang pasti kami merekomendasikan nama-nama yang sebaiknya dipilih atau tidak," kata Ketua KPK Abraham Samad di Kantor KPK, Jakarta, Rabu sore (22/10).

Sejumlah nama diberi tanda merah, kuning, dan hijau oleh lembaga antikorupsi itu. Catatan warna merah diberikan oleh KPK setelah melihat catatan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan laporan penyelidikan kasus di lembaga antikorupsi itu.

Catatan warna kuning diberikan karena para pejabat publik yang namanya tercantum dalam daftar calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo tak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN merupakan kewajiban pejabat publik sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.

Menurut Abraham, KPK telah memiliki pertimbangan yang matang dan argumentasi kuat ketika menandai nama-nama tersebut. "Kami menghargai hak prerogatif presiden. Kami punya argumen-argumen. Punya posisi di kemudian hari ketika nama-nama itu tetap," ujar Abraham.

Deputi Pencegahan KPK yang merangkap sebagai Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo juga  memastikan daftar nama tersebut steril dari pihak selain piminan KPK dan Presiden Joko Widodo. "Jokowi pun tidak didampingi tim transisi, tentu ada diskusi di sana," kata Johan Budi.

Di Kantor Balai Kota Jakarta, Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, Jokowi ingin mencari menteri yang mau bekerja. "Pak Jokowi tadi bisik-bisik ke saya, sangat tegas kok. Pak Jokowi katakan mau cari orang yang kerja," kata Ahok. "Semua rata-rata adalah pemimpin-pemimpin swasta atau di BUMN yang terbukti berhasil, CEO-CEO. Beliau juga tidak mau orangnya banyak teori, beliau sangat jelas kok," lanjut Ahok.