Hasbullah Thabrany Diundang Tim Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengungkapkan beberapa kali diundang Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Secara keseluruhan, dia ditanyai pandangan mengenai perbaikan sistem kesehatan nasional.

"Ya, saya pernah diundang oleh beberapa anggota tim transisi. Ada Bu Lenny, Wisnu, dan beberapa nama lain," kata Hasbullah kepada CNN Indonesia, Jumat (24/10).

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan dari FKM UI ini mengatakan, Tim Transisi bertanya padanya mengenai apa yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. "Sederhana saja saran saya. Menurut pengamatan saya, persoalan utama kesehatan ada pada pendanaan yang kecil," ujarnya.

Thabrany menjelaskan kepada Tim Transisi, total belanja negara untuk kesehatan hanya mencapai 2 persen dari Total Produk Domestik Bruto nasional. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya alokasi belanja pemerintah daerah untuk biaya kesehatan, hanya mencapai 1 persen dari total PDB Pemerintah Daerah.

"Total belanja Indonesia termasuk yang terendah untuk negara berkembang. Manusia Indonesia walaupun dari segi usia harapan hidup naik, tapi kualitasnya belum," kata Thabrany.

Kualitas kesehatan yang rendah berdampak pada produktivitas masyarakat yang rendah dan sering munculnya keluhan-keluhan kesehatan. Dalam pembicaraannya dengan Tim Transisi Jokowi-JK, Thabrany menyampaikan seandainya biaya belanja negara bisa dinaikkan menjadi 3 persen dari total PDB nasional. Biaya tersebut, ujarnya, bisa dialokasikan untuk menaikkan input gizi bagi masyarakat terutama untuk ibu hamil dan anak balita.

"Semestinya kita bisa naikkan, fiskal kita bisa. Cuma Jokowi mesti berkelahi untuk dapatkan porsi lebih besar untuk kesehatan," ujarnya.

Thabrany melihat ada upaya dari Jokowi untuk peduli pada persoalan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan Kartu Indonesia Sehat. Kartu tersebut, menurutnya, merupakan upaya Jokowi untuk mendorong orang mau lebih giat memeriksakan diri dan berobat.

"Gerakan Jokowi konsisten dengan pergerakan dunia untuk menjamin semua orang bisa punya asuransi kesehatan," kata dia.

Undang-Undang mengenai sistem jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, sudah dibentuk sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Tapi selama pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan itu seolah ditinggalkan," kata Thabrany yang merupakan salah satu tim perumus kebijakan tersebut.

Sekarang Thabrany kembali memiliki asa atas jalannya kebijakan tersebut. "Saya kira Jokowi punya komitmen. Negara dibentuk untuk menyejahterakan rakyat. Kalau sistem jaminan sosial bagus, negeri adil makmur," kata dia.