Jakarta, CNN Indonesia -- Tahapan Fit and Proper Test sebagai rangkaian proses yang biasanya dilakukan untuk memastikan calon pemimpin memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, ditegaskan Presiden Joko Widodo, tidak dilakukan olehnya untuk mendapatkan calon menteri yang akan dibawa ke dalam kabinetnya.
Dia menyebutkan, pemilihan menteri cukup dilakukannya dengan menggunakan penelusuran rekam jejak dan proses pengamatan. “Saya sampaikan dari dulu, ada rekam jejak dan
surveillance,” kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di halaman Istana Negara, Kamis (23/10) malam.
Jokowi memaparkan, penelusuran pun tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, penelusuran dilakukan oleh dua lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Ada kehati-hatian di KPK dan PPATK, dan itu perlu waktu,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga memastikan, nantinya akan ada sebanyak 34 kementerian. Meski demikian jumlah tersebut ternyata masih menunggu kepastian dari KPK. “Dari kita sudah (final), dari KPK belum,” kata Jokowi.
Ditanya mengenai kepastian kapan diumumkannya nama-nama menteri di kabinetnya, Jokowi mengatakan masih menunggu tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dikarenakan adanya rencana perubahan nomenklatur kementerian.
“Nanti diumumkan. Yang dari dewan kita juga meminta pertimbangan langsung, agar cepat. Kalau di sana cepat, ya di sini juga cepat,” ujar Jokowi sambil meninggalkan awak media.