Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat pengumuman kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebaiknya dilakukan di Istana Negara alih-alih di tempat lain. Hal itu bertujuan menjaga kehormatan dan harga diri Presiden.
"Pengumuman kabinet merupakan lambang kepemimpinan dan politik yang perlu dijaga marwah kenegaraannya. Pengumuman di Istana Negara adalah yang paling tepat," kata wakil ketua KPK Busyro Muqoddas kepada media di gedung KPK, Jumat (24/10).
Menurut lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini, pengumuman jajaran kabinet di Istana Negara merupakan tradisi protokoler kenegaraan. Tak hanya itu, hal tersebut juga bisa menghindari subjektifitas Presiden Jokowi atas motivasi pihak-pihak tertentu yang ingin mendekati dengan fasilitas tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengumuman di Istana Negara bisa menghindari lubang-lubang tawaran pihak manapun yang ingin curi hati Presiden," kata dia. "Sebaiknya semua pihak termasuk BUMN bisa ikut menjaga marwah presiden sebagai simbol negara."
Mengenai sikap Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan revisi nama menteri yang mendapat peringatan dari KPK, Busyro mengatakan tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Presiden, ujarnya, serta calon jajaran menterinya berada dalam titik puncak harapan di mana rakyat sudah lama menahan kesabarannya sebagai korban budaya, sistem dan proses politik.
Kesemua itu, katanya, telah mengambil hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat serta mengingkari prinsip kedaulatan rakyat seperti ditegaskan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, dia melanjutkan, sudah sewajarnya Presiden Jokowi berhati-hati dalam memilih kabinetnya.
"Jokowi mesti melihat kompetensi, intelektualitas, serta mengedepankan rekam jejak individu yang bersih, independen dan egaliter, " dia menutup pembicaraan.
Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan kepada media saat ini pejabat KPK menggelar rapat pimpinan untuk membahas nama-nama calon menteri yang akan dikembalikan kepada Presiden Jokowi.
"Namun kapan rampungnya belum bisa dipastikan. Pimpinan sedang menggelar rapat nama-nama menteri,"ujar dia.