Jakarta, CNN Indonesia -- “Ya, saya fansnya Pak Jokowi. Saya yakin Indonesia akan lebih baik di bawah kabinet Pak Jokowi,” kata politikus PDIP Maruarar Sirait di Istana Negara, Jakarta, ketika ditanya terkait hilangnya nama dia dari daftar nama menteri, Minggu petang (26/10).
Saat berucap itu, Ara –panggilan akrab Maruarar, ditemani langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berdiri di samping kirinya. Ara bahkan mengenakan kemeja putih, 'seragam' yang sama dengan para menteri Jokowi pada konferensi pers pengumuman kabinet sore itu.
Ara pun ikut hadir di Istana pada pukul 14.00 seperti para menteri Jokowi. Bedanya, Ara tak menjadi menteri Jokowi meski namanya santer disebut akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sejak Minggu pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ara dikabarkan terpental dari daftar menteri di saat terakhir. Sejumlah petinggi PDIP yang dihubungi pun memilih bungkam, termasuk para Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri.
Soal kedatangan Ara ke Istana pada hari pengumuman menteri meski dia ternyata tak menjadi menteri, Tjahjo mengatakan tidak tahu-menahu. “Tanya Presiden, saya tidak tahu. Apapun, Ara bagian dari partai kami,” ujar dia.
Sementara Jokowi sekedar memberikan jawaban ringan. “Yang jelas Pak Maruarar akan terus bantu saya sebagai kawan baik,” kata Jokowi, tersenyum.
Ketika ditanya apakah benar Ara terpental dari daftar menteri, Jokowi pun tak memberikan jawaban jelas. “Kabar dari siapa? Konon? Kata siapa itu?” ujar Jokowi bertanya balik.
Jokowi memerlukan waktu enam hari untuk mengumumkan kabinetnya pasca dilantik menjadi presiden pada Senin (20/10). Hari demi hari, penantian kabinet baru berjalan penuh drama. Kabar adanya pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (24/10), ternyata tak terwujud.
Jokowi dan timnya pun bolak-balik antara Istana dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkroscek nama-nama menteri yang ia susun. Di luar peran krusial KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi menteri Jokowi, ada indikasi hadirnya '
invisible hand.'
Molornya pengumuman menteri disebut-sebut karena ada campur tangan petinggi partai politik pengusung Jokowi-JK. Namun hal ini dibantah oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. “Saya rasa tidak begitu. Kalau di Nasdem tidak (mencampuri kabinet Jokowi). Partai koalisi Jokowi yang lain saya rasa juga begitu,” ujar Paloh, malam usai pengumuman menteri.
Dari sejumlah nama menteri yang beredar, mereka yang berasal dari PDIP menjadi pusat perhatian. Sebelumnya kader PDIP Eva Kusuma Sundari dan Pramono Anung masuk dalam bursa menteri. Eva sejak lama dikenal sebagai aktivis antidiskriminasi, sedangkan pengalaman Pramono di jagat nasional tak diragukan lagi oleh banyak pihak.
Namun nama keduanya ternyata tak ada dalam kabinet Jokowi. “Saya tidak dekat dengan
ring dalam (Megawati). Tidak ada yang mengawal posisi saya. Nasib saya tak pasti,” kata Eva kepada CNN Indonesia.
Selang beberapa hari, Eva mengabarkan dia dan Pramono terpental dari bursa nama menteri. “Kuota PDIP (di kabinet) sudah
full,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu. Pada saat yang sama, ia menginformasikan Pramono Anung bakal menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR.
Seorang sumber di internal PDIP menceritakan nama Pramono hilang pada Sabtu malam (25/10), sedangkan nama Eva hilang sehari sebelumnya. Selanjutnya, masuklah nama Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan politikus PDIP Yasonna Laoly. Tjahjo kini menjadi Menteri Dalam Negeri dan Yasonna menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Ketika dihubungi kembali, Eva menegaskan keputusan akhir soal nama menteri dari PDIP tetap di tangan Ketua Umum. “Itu kewenangan Ibu (Megawati). Mau bagaimana lagi,” ujarnya, tak terlalu peduli. Ia menambahkan sembari bercanda, tanpa menjadi menteri pun pekerjaannya bertumpuk.
Eva mengatakan ia berbesar hati dan tetap menaruh harapan besar pada Kabinet Kerja Jokowi. “Berikan waktu mereka bekerja, kasih kesempatan. Ini komposisi yang bagus. Sedikit kecewa tentunya ada. Tapi sebagai prajurit partai, saya harus patuh perintah partai,” ujar dia.
Kabinet boleh milik Jokowi, namun titah Ratu atas pasukannya tetap di atas segala.
Baca:
Daftar Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi