Transaksi Politik Dominasi Penentuan Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri yang bergabung dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai masih banyak memiliki rekam jejak kontroversial. Hal itu menunjukkan konstruksi kepentingan politik masih mendominasi pemilihan kandidat menteri.

"Saya tidak mendapatkan gambaran kabinet yang merepresentasikan problem keseluruhan bangsa Indonesia," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar kepada CNN Indonesia, Ahad (26/10).

Dia mengatakan pada awal terpilihnya, Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan janji kalau pemerintahannya tidak akan bisa didikte dan ditekan oleh transaksi politik. Namun, gambaran Kabinet Kerja justru menjelaskan hal sebaliknya. Lebih jauh lagi, dia melihat kalau Jokowi masih ditekan oleh tiga unsur kepentingan.

"Bisa dilihat jelas adanya pengaruh unsur militer, unsur modal atau politik ekonomi serta unsur partai politik yang kuat dari jajaran Kabinet Jokowi saat ini," katanya.

Ditanya mengenai nama-nama yang mengisi kabinet, Haris mengatakan masih terdapat nama-nama kontroversial yang memiliki persoalan dalam rekam jejaknya.

Nama-nama tersebut diantaranya Rini Soemarno, Puan Maharani serta Ryamizard Ryacudu. Ketiga sosok tersebut dinilai Haris merupakan sekadar simbol-simbol modal, partai politik dan militer, yang tidak bekerja buat semata-mata demokrasi dan keadilan masyarakat.

Haris lantas mempertanyakan pertimbangan yang digunakan oleh Presiden Jokowi dalam memilih nama menterinya. "Mau apa tujuannya? Balas budi karena telah dibantu pemenangan atau apa?" katanya baliuk bertanya. "Mengapa nama-nama yang keluar kental dengan transaksi politik?"

Haris kemudian menyayangkan sikap Jokowi yang akhirnya takluk pada konstruksi kepentingan dan tidak memanfaatkan alat kelengkapan negara seperti menteri-menteri dengan maksimal. Padahal, alat kelengkapan negara tersebut merupakan tumpuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan tidak banyak tahu mengenai rekam jejak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terpilih Siti Nurbaya Bakar.

"Selama 12 tahun berkecimpung di isu lingkungan dan sumber daya alam, saya belum pernah bersentuhan kerja dengan Siti Nurbaya," katanya menjelaskan. "Saya dapat informasi tentang beliau hanya dari internet saja."

Abetnego juga menyayangkan keputusan Presiden Jokowi untuk memilih menteri yang tidak pernah bergerak langsung di isu lingkungan hidup dan kehutanan. Pasalnya isu lingkungan hidup itu kompleks, terlebih dengan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam era Jokowi. Dia mengatakan butuh sosok yang benar-benar peduli dengan persoalan tersebut untuk bisa menindak tegas penjahat-penjahat lingkungan.

Menurut dia, Siti Nurbaya memang punya latar belakang pendidikan berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Namun, dia melihat kerja Siti Nurbaya paling lama ada di birokrasi dan kesekretariatan kementerian dan tidak pernah bersinggungan dengan kalangan akar rumput.

"Isu lingkungan hidup kompleks. Saya harap ada kedalaman pemahaman atas kompleksitas isu lingkungan yang akan ditangani beliau nanti," ujar Abetnego.