Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan anggota alat kelengkapan dewan (AKD), Selasa (28/10). Namun rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB hingga mendekati pukul 15.00 belum dimulai.
Dalam rapat-rapat paripurna sebelumnya berjalan sangat alot dan buntu karena partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat bersikukuh untuk tidak menyetor nama-nama anggota AKD mereka ke Sekretariat Jenderal DPR.
Sementara itu, partai-partai Koalisi Merah Putih telah menyetor nama-nama anggota AKD mereka terlebih dahulu pada sidang paripurna Selasa (21/10) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan yang diberikan oleh KIH atas tindakan mereka tersebut ialah ketidakpastian apakah mereka akan mendapat jatah pimpinan komisi.
“(Jika dibagi) proprosional murni, kami (seharusnya) mendapatkan enam ketua dan 22-25 wakil ketua. Kalau mau dipaksakan, ya 16 (kursi pimpinan komisi),” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, Kamis (23/10) lalu.
Namun, KIH mengklaim hari ini mereka sesungguhnya sudah memiliki nama-nama anggota AKD yang akan mereka setorkan ke DPR.
"Nama-nama (di) internal sudah disusun dan tinggal diserahkan, tergantung bagaimana fraksi-fraksi (kami) bertemu dengan teman-teman fraksi lain. Harus ada musyawarah mufakat," ujar politikus Fraksi NasDem Patrice Rio Capella di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).
Terkait jumlah kursi pimpinan yang diinginkan KIH, Patrice senada dengan Aria. Menurutnya, jumlahnya tidak harus seimbang, namun yang mayoritas juga tidak boleh mengecilkan yang minoritas.
Namun, rapat-rapat konsultasi yang telah digelar selama ini antara kedua kubu belum juga mencapai titik temu. Meskipun begitu, Patrice tetap optimistis.
"Sampai sekarang belum ada titik temu komprominya. Saya yakin nanti saat paripurna akan ada titik temu yang lebih baik. Jadi ada perkembangan," ujar sekretaris jenderal NasDem tersebut.
Adapun Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kembali menekankan pentingnya terlengkapinya susunan anggota alat kelengkapan dewan.
"Kami ingin secepatnya komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan lain-lain bisa terbentuk. (Jadi) manakala pemerintah ingin melakukan rapat dengar pendapat, kami sudah siap," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.
Baca juga:
Golkar Optimistis Paripurna AKD Lancar