Relokasi Macet Telantarkan Pengungsi Sinabung

Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi pengungsi Gunung Sinabung masih terkatung-katung lantaran tak memiliki tempat tinggal sejak dua tahun lalu. Rumah mereka hangus dilahap api, kala erupsi bersahutan tiada henti. Koordinator pos pengungsian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kaban Jahe Rosmalia mendesak pemerintah segera mengurus lahan relokasi.

"Yang paling kami butuhkan adalah kepastian untuk tempat relokasi. Pemerintah harus segera putuskan pengungsi akan direlokasi ke mana," kata Rosmalia saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Ros bercerita, tidak ada upaya gencar dari pemerintah untuk menetapkan relokasi. Harapan besar warga yang terlantar digantungkan ke pundak Presiden Joko Widodo.

Relokasi sedianya diberlakukan untuk tiga desa yang sudah tak bisa ditinggali, yakni Desa Simacem, Desa Bekerah, dan Desa Suka Meriah. Jarak ketiga desa dengan puncak Gunung Sinabung hanya berkisar empat hingga lima kilometer. Di tiga desa itu kondisi rumah warga sudah rata dengan tanah, area itu juga masih dihantui awan panas bersuhu 300 derajat celcius setiap saat.

Bukan hanya tiga desa itu, pemerintah setempat juga melarang warga di Desa Guru Kinayan, Desa Sibintun, Desa Berastepu, dan Desa Kuta Tunggal untuk kembali ke kampungnya. Desa tersebut juga berpotensi terpapar awan panas jika erupsi terjadi. "Beberapa yang sudah kembali justru rumahnya belum diperbaiki," ujar perempuan yang juga pendeta gereja tersebut.

Larangan untuk tidak boleh kembali ke rumah warga sudah diberlakukan setidaknya sejak satu tahun silam. Namun tak ada solusi konkrit yang ditawarkan pemerintah kepada warga untuk mengatasi persoalan tempat tinggal. Apalagi, Ros menuturkan, status lahan yang dipersiapkan untuk relokasi merupakan kawasan hutan produksi milik Kementerian Kehutanan, yakni di Siosar, Kecamatan Merek dan Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

Proses birokrasi yang panjang untuk pembebasan lahan juga menjadi momok bagi upaya relokasi. Pasalnya, baru tiga hari lalu Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengirimi surat ke Kementerian Kehutanan untuk meminta izin penggunaan lahan tersebut. "Prosesnya akan lama, bisa jadi dua tahun belum selesai. Padahal, usulan warga sudah lama dari satu tahun yang lalu," katanya.

Selain status lahan yang belum jelas, Ros juga menyangsikan proses pembersihan lahan dan penataan ruang akan cepat digarap. Untuk itu, Ros mengusulkan alternatif relokasi di wilayah lain yakni di dekat Kuta Rakyat di kaki Gunung Sinabung sebelah utara berbatasan dengan Langkat. "Di sana radius 7 kilometer, lahan luas, ribuan hektar," tutur Ros.

Untuk bisa terus bertahan hidup, bantuan pemerintah untuk menyewa rumah sebesar Rp 1,8 juta dalam periode enam bulan akan habis masanya pada  November mendatang. Sementara sewa lahan untuk digarap sebesar Rp 2 juta untuk setahun juga belum memberi pemasukan uang bagi para pengungsi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan belum mengetahui perkembangan terkini soal relokasi tersebut. "Saya belum mendapat informasi terakhir (soal relokasi)," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo ketika dihubungi CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Subur Tarigan Tambun tidak dapat dikonfirmasi. "Mungkin semua sedang sibuk mengurusi kedatangan presiden," kata Sutopo.

Jokowi memang didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memang akan berkunjung ke Tanah Karo untuk melihat kondisi sekitar 2 ribu pengungsi di tiga posko. Saat ini jumlah titik pengungsian diperkecil oleh BPBD Kabupaten Karo dari 16 titik menjadi 12 titik.

Asa akan realisasi relokasi masih menjadi mimpi bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Tak ada kepastian kapan mereka akan kembali berkumpul bersama keluarga di sebuah rumah, bukan di tempat pengungsian seperti yang sudah mereka jalani selama dua tahun lamanya.