BPJS Siap Integrasikan Layanan dengan KIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengaku siap menjelang rencana pengintegrasian program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan program jaminan kesehatan sosial pemerintah yang sudah berjalan. Program KIS nantinya ditujukan untuk masyarakat dari kalangan tidak mampu. 

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Purnawarman Basundoro, mengatakan selama ini sudah terdapat 86,4 juta penerima bantuan layanan kesehatan cuma-cuma BPJS dari kalangan tidak mampu.

"Program KIS katanya akan menyasar mereka yang belum tercover BPJS, " kata Purnawarman di gedung BPJS di Cempaka Putih, Jakarta Timur, Kamis (30/10).

Melalui program KIS, sebanyak 1,7 juta masyarakat tidak mampu seperti gelandangan, pemulung dan pengemis serta anak-anak panti asuhan akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Dia mengatakan mereka yang sudah menjadi peserta BPJS juga akan secara otomatis menjadi peserta KIS.

"Mengenai persoalan teknisnya akan dibicarakan dalam rapat kordinasi kementerian," kata dia. "Pada dasarnya, programnya nanti akan lebih komprehensif untuk masyarakat."

Sementara itu, Purnawarman menyampaikan mengenai anggaran dana untuk KIS juga masih akan dibahas dalam rapat kordinasi yang diadakan Jumat pagi (31/10). Anggaran tersebut bisa diambil dari dua pos kementerian, yakni anggaran Kementerian Kesehatan atau Kementerian Keuangan.

Tono Rustiono selaku Direktur Perencanan dan Pengembangan BPJS mengatakan sejauh ini peserta BPJS sudah mencapai 130,2 juta jiwa per Oktober 2014. Jumlah tersebut, katanya, hampir memenuhi target akhir tahun pemerintah yakni sebesar 131,4 juta peserta.

"Animo masyarakat luar biasa. Kita optimis tahun 2019 nanti seluruh penduduk Indonesia sudah bergabung jadi peserta jaminan kesehatan nasional,"kata dia.

Tono mengatakan selama ini pihak BPJS juga telah membayarkan ke pihak rumah sakit atau klinik sebesar Rp 5,3 triliun per Agustus 2014. Sedangkan,jumlah iuran yang sudah diterima oleh BPJS sebesar Rp 25,6 triliun per Agustus 2014 baik dari pemerintah ataupun badan usaha formal dan tidak formal.

Untuk ke depan, pihak BPJS, katanya, akan menambah fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di tengah masyarakat. Hingga Oktober 2014, jumlah faskes yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS mencapai 17,419 faskes.

Secara terpisah, pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany mengatakan integrasi KIS dengan BPJS tidak akan sulit seperti yang dipikirkan masyarakat selama ini.

Presiden Joko Widodo, katanya, tinggal mengganti kartu BPJS dengan kartu Indonesia Sehat dalam koridor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Presiden hanya perlu menerbitkan perpres yang mengatur ciri-ciri KIS untuk seluruh penduduk," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan akan memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada bulan depan. Presiden Jokowi sendiri yang rencananya akan meluncurkan kedua program tersebut. Puan juga memastikan besar anggaran akan dibicarakan dengan pihak Kementerian Keuangan. 

“Berapa besarnya dan bagaimana tahapannya tentu saja itu yang masih kita diskusikan," ujar dia.