BEREBUT KOMISI

Senin, Pemilihan Pimpinan Komisi Tandingan

CNN Indonesia
Jumat, 31 Okt 2014 12:50 WIB
Tak jelas akan seperti apa wajah parlemen lima tahun ke depan, pun bagaimana mereka bekerja. Ada dua kubu yang punya pimpinan DPR dan pimpinan komisi sendiri.
Kubu PDIP menggelar paripurna tandingan dan memilih pimpinan DPR tandingan, Jumat (31/10). (CNN Indonesia/Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu PDIP meneruskan manuver politiknya. Setelah memilih pimpinan DPR tandingan, menggelar paripurna tandingan, kini mereka akan memilih pimpinan komisi tandingan. Semua itu membuat wajah DPR lima tahun ke depan tak jelas seperti apa.

Sebelum memilih pimpinan komisi versi mereka, Koalisi Indonesia Hebat akan menggelar rapat konsultasi antara ketua-ketua fraksi mereka dengan pimpinan sementara DPR, yakni Ida Fauziyah dari PKB, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy Iskandar dari Hanura, Syaifullah Tamliha dari PPP, dan Supriyadi dari Nasdem.

Rapat konsultasi tersebut untuk memusyawarahkan pembagian kursi pimpinan komisi di antara fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat, juga untuk mempertimbangkan perlunya pimpinan DPR tandingan didefinitifkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Pimpinan sementara mengundang pimpinan fraksi untuk rapat konsultasi jam 14.00 WIB hari Senin. Ini langkah sambil menunggu nama-nama susunan anggota dari lima fraksi yang lain,” ujar Ida Fauziyah, Jumat (31/10), di ruang rapat Fraksi PDIP, DPR RI, Jakarta, yang menjadi lokasi paripurna tandingan.

Paripurna tandingan menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini yang seluruhnya dipegang oleh Koalisi Merah Putih. “Untuk perkembangan demokrasi, dengan keinginan mendahulukan kepentingan bangsa dari pribadi, kami anggota DPR menyatakan dengan tegas mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR,” demikian bunyi mosi tidak percaya itu.

Pemilihan pimpinan komisi sesungguhnya telah digelar dua hari kemarin. Seluruh kursi pimpinan komisi disapu bersih oleh koalisi Prabowo. Mereka tidak mempedulikan ketidakhadiran kubu PDIP. Poros PDIP tak datang karena permintaan mereka untuk bermusyawarah terkait pembagian kursi pimpinan komisi tak direspons pimpinan DPR.

Koalisi Indonesia Hebat menganggap pimpinan DPR tak demokratis. “Jika mereka tak mau musyawarah, tentu kami akan melawan. Mereka menggunakan rule of man, bukan rule of law,” ujar politikus PDIP Aria Bima.

Dengan terbelahnya parlemen saat ini, entah bagaimana mereka akan bekerja menyusun legislasi.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER