Pimpinan DPR: Tak Ada Dualisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan tidak ada dualisme dalam kepemimpinan DPR. Soalnya, pimpinan DPR yang sekarang sudah dilantik oleh Mahkamah Agung. “Itu sifatnya suci,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).

Sekretariat Jenderal DPR itu, katanya, bertanggung jawab kepada pimpinan DPR itu. “Kalau Sekjen dia tahu mana yang benar dan mana yang enggak benar, itulah kenapa dia enggak bisa buka pintu (ruang paripurna),” ujar Fahri lagi.

Fahri bilang tidak boleh ada dualisme dalam konsepsi negara. Dia mengambil analogi tak boleh ada dua Jaksa Agung, dua Sekretaris Negara, apalagi dua Presiden. DPR, kata dia, juga begitu.  
 
Fahri Hamzah mengatakan rapat paripurna dari kubu Koalisi Indonesia Hebat tak mendapat ruangan paripurna karena memang tak diatur dalam jadwal. “Tata tertib DPR itu rigid, kalau enggak ada tanggal (rapat) yang enggak bisa rapat paripurna,” katanya.
 
Koalisi Indonesia Hebat hendak menggelar rapat paripurna sendiri, Jumat (31/10) pagi. Tapi ruangan rapat dikunci sehingga mereka menggelar rapat di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan. (Baca: Kubu PDIP Belum Bisa Masuk Ruang Paripurna)

Koalisi yang mendukung Presiden Jokowi itu kecewa karena Koalisi Merah Putih menyabet hampir semua kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Pimpinan DPR yang dikuasai oleh koalisi partai pendukung Prabowo Subianto itu dinilai tak adil karena tak membuka ruang musyawarah.

KIH Diimbau Daftarkan Anggotanya ke Alat Kelengkapan Dewan
Fahri mengimbau fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat mendaftarkan anggotanya ke dalam alat kelengkapan dewan. Soalnya tak ada mekanisme lain untuk musyawarah kecuali semua mendaftar. “Apalagi klaimnya ada lima fraksi, artinya bargain-nya tinggi,” ujar dia. (Baca: Agus Hermanto Minta KIH Ambil Jalur Legal)

Kalau ada yang tidak puas soal pimpinan alat kelengkapan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon bilang itulah realitas politik. “Tapi saya yakin dalam waktu dekat DPR akan kembali solid, karena ini akan merugikan mereka sendiri yang belum memasukkan nama,” tuturnya.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan musyawarah sudah dilakukan berkali-kali. Sidang paripurna pun sudah digelar empat kali. Juga diberikan kesempatan Badan Musyawarah pengganti. “Tapi dengan pemerintahan Jokowi sudah terbentuk, tak bisa menunggu lagi,” katanya.