Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capella tak mempersoalkan bila langkah Koalisi Indonesia Hebat menggelar paripurna tandingan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Bahkan Sekretaris Jenderal NasDem ini menantang Koalisi Merah Putih kalau memang hendak memperkarakan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. “Bawa saja. Yah mana bisa kita menghakimi orang yang nggak mengirimkan namanya di situ,” kata Patrice saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Patrice menekankan bahwa anggota DPR bukan anak buahnya Mahkamah Kehormatan Dewan sehingga tidak bisa begitu saja dipecat. “Nggak bisa dong,” kata dia menegaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Patrice juga tak mau ambil pusing soal dikatakan badut oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena KIH menggelar rapat paripurna tandingan. “Biarin saja dia ngomong gitu. Nggak ada urusannya. Silakan dia berkomentar apa, hak dia, apapun kita nggak perlu tanggapin,” tuturnya.
Seharusnya, dia menegaskan, Fadli selaku pimpinan Dewan melihat fakta kalau ada persoalan yang tidak terakomodir. “Harusnya menjembatani,” ucap Patrice.
Disinggung soal posisinya sebagai calon pimpinan DPR kubu KIH yang disebut-sebut digantikan, Patrice menjawab diplomatis. “Saya lagi sibuk di Surabaya, tidak hadir. Ada Acara sekolah legislatif NasDem,” kata dia.
Satu sikap dengan Patrice, politikus PDI Perjuangan Bambang Wuryanto juga malas mempersoalkan dikatakan apapun. “Orang mau berpendapat tidak apa-apa,” ujar Bambang saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Namun demikian, ia mengingatkan ihwal rapat yang dilakukan oleh kubu KMP sebelumnya. “Dilihat lagi dulu itu rapat penentuan komisi itu ilegal atau tidak? Rapat tanggal 16 itu bagaimana?” kata dia.
Jadi, dia menekankan, jangan begitu saja mengatakan ilegal tapi tidak melihat dulu yang dilakukannya itu ilegal atau tidak. “Begitu saja kalau saya.”
Sebelumnya, Fadli Zon mencibir pelaksanaan sidang paripurna tandingan yang digelar anggota legislatif dari KIH hari ini. KIH menggelar paripurna di ruang rapat Fraksi PDIP karena ruang paripurna terkunci rapat meski mereka sudah minta Sekjen DPR untuk membukanya.
Wakil Ketua DPR ini menyebut paripurna tandingan adalah lelucon yang diikuti para badut. "Itu pasti badut-badutan saja. Rapat paripurnanya pun ilegal," ujar Fadli di Jakarta, Jumat (31/10).