KISRUH PPP
PPP Romy akan Laporkan Suryadharma ke Polisi
CNN Indonesia
Jumat, 31 Okt 2014 19:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perselisihan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin memanas. PPP kubu Romahurmuziy alias Romy berniat melaporkan kubu Suryadharma Ali ke polisi.
Kubu Romy beralasan kubu Suryadharma Ali membawa-bawa simbol PPP dalam muktamar mereka di Hotel Grand Sahid Jaya, yang berlangsung sejak Kamis (30/10).
“Sebagai yang punya acara, beliau (Suryadharma Ali) kami laporkan,” kata Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PPP Arman Reny dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
Romy sendiri telah ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam muktamar versi mereka di Surabaya, beberapa pekan lalu. Muktamar ini bahkan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai muktamar yang sah.
"Kami sudah memiliki SK Kemenkumham, sudah sah di mata hukum. Kalau ada yang membawa nama PPP, itu ilegal," kata Arman.
Arman mengatakan mereka sudah mempersiapkan semua berkas dan akan dikirim ke Mabes Polri dalam waktu dekat. "Secepat mungkin disiapkan. Pasti akan kami laporkan," katanya.
Sikap Mahkamah Partai Disesalkan
PPP kubu Romy menyayangkan sikap Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidi terhadap perselisihan yang terjadi di dalam internal PPP. Pidato Chozin yang menyatakan muktamar di Surabaya tidak sah, dianggap tidak netral.
Chozin berpidato dalam muktamar PPP versi Suryadharma Ali. "Terlihat keberpihakan Chozin ini. Selama proses perselisihan di Mahkamah Partai, dia selalu mentolerir SDA terus menerus," ujar Arman.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP Amirul Tamim. Dia menilai, Chozin tidak berhak untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu Muktamar.
Amirul mengutip kewenangan Mahkamah Partai di PPP, yang diatur dalam pasal 20 Anggaran Dasar juncto pasal 19 Anggaran Rumah Tangga PPP. Dia bilang pada kedua pasal tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa atau memutuskan apapun terkait Muktamar PPP.
"Bagaimana mungkin seorang hakim yang mengadili perselisihan internal partai berpidato mengenai suatu hal yang belum dia teliti kebenaran dari material tersebut?" ujar Tamim.
Muktamar kubu Suryadharma Ali sendiri masih berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Di dalam muktamar itu bahkan mulai mengerucut nama-nama calon Ketua Umum untuk menggantikan Suryadharma. (Baca: Muktamar PPP Kubu SDA Dianggap Permainan)
Kubu Romy beralasan kubu Suryadharma Ali membawa-bawa simbol PPP dalam muktamar mereka di Hotel Grand Sahid Jaya, yang berlangsung sejak Kamis (30/10).
“Sebagai yang punya acara, beliau (Suryadharma Ali) kami laporkan,” kata Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PPP Arman Reny dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
Romy sendiri telah ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam muktamar versi mereka di Surabaya, beberapa pekan lalu. Muktamar ini bahkan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai muktamar yang sah.
"Kami sudah memiliki SK Kemenkumham, sudah sah di mata hukum. Kalau ada yang membawa nama PPP, itu ilegal," kata Arman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap Mahkamah Partai Disesalkan
PPP kubu Romy menyayangkan sikap Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidi terhadap perselisihan yang terjadi di dalam internal PPP. Pidato Chozin yang menyatakan muktamar di Surabaya tidak sah, dianggap tidak netral.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP Amirul Tamim. Dia menilai, Chozin tidak berhak untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu Muktamar.
Amirul mengutip kewenangan Mahkamah Partai di PPP, yang diatur dalam pasal 20 Anggaran Dasar juncto pasal 19 Anggaran Rumah Tangga PPP. Dia bilang pada kedua pasal tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa atau memutuskan apapun terkait Muktamar PPP.
"Bagaimana mungkin seorang hakim yang mengadili perselisihan internal partai berpidato mengenai suatu hal yang belum dia teliti kebenaran dari material tersebut?" ujar Tamim.
Muktamar kubu Suryadharma Ali sendiri masih berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Di dalam muktamar itu bahkan mulai mengerucut nama-nama calon Ketua Umum untuk menggantikan Suryadharma. (Baca: Muktamar PPP Kubu SDA Dianggap Permainan)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK