KPK Didesak Ungkap Kasus Menteri Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengungkapkan kasus menteri yang diduga bermasalah. Desakan datang dari Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih.

Gerakan yang mewakili belasan Lembaga Swadaya Masyarakat itu meminta KPK memanggil dan memeriksa menteri-menteri di Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kabinet Kerja dianggap belum bersih karena masih ada menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning atau memiliki rekam jejak terkait korupsi.

"Kami mendesak KPK untuk segera memanggil menteri-menteri bermasalah. Jangan sekadar melemparkan wacana politik," kata pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Senin (3/11).

Ray menegaskan, gerakan yang diusung kelompoknya tidak meminta KPK mengumumkan nama-nama menteri yang bermasalah. Desakan itu lebih menekankan pada pengusutan kasus yang menyeret sejumlah nama menteri.

Jika benar ada menteri bermasalah di kabinet Jokowi, kata Ray, seharusnya KPK bisa tegas melakukan penindakan. Sebab dengan tersebarnya opini yang menyebut ada menteri bermasalah di Kabinet Kerja, berarti KPK telah menyandera hak politik sejumlah menteri tanpa kejelasan nasib.

"Jadi yang harus diungkap itu kasusnya, bukan nama-namanya. Hal ini juga untuk menghindari fitnah. Karena jika wacana ini terus bergulir, sama artinya dengan mencabut hak politik sejumlah menteri yang diduga bermasalah," kata Ray.

Pengamat politik lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu mengatakan, satu-satunya cara untuk mengungkap kejelasan dari status menteri-menteri bermasalah adalah dengan menyelidiki kasus tersebut. Bukan hanya menteri, desakan Ray juga berlaku bagi KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN.

Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih terdiri atas beberapa nama tokoh dan LSM ternama di Indonesia. Mereka di antaranya adalah Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti.

KPK sebelumnya diminta Presiden Jokowi untuk menelusuri rekam jejak calon menteri. KPK awalnya menerima 80 nama calon menteri dari Preside Jokowi, hingga nama tersebut mengerucut menjadi 43 nama. Menurut Jokowi, KPK tidak merestui delapan nama masuk dalam Kabinet Kerja.

Sejumlah nama diberi tanda merah, kuning, dan hijau oleh lembaga antikorupsi itu. Catatan warna merah diberikan oleh KPK setelah melihat catatan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan laporan penyelidikan kasus di lembaga antikorupsi itu.

Catatan warna kuning diberikan karena calon menteri tersebut tak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN merupakan kewajiban pejabat publik sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.

Pro dan kontra bermunculan setelah Jokowi resmi mengumumkan nama menteri pada 26 Oktober lalu. Berdasarkan data LHKPN KPK, beberapa nama yang masuk dalam Kabinet Kerja, yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik, tercatat jarang melaporkan harta.