Anggota DPR Belum Terima Gaji

Jakarta, CNN Indonesia -- Para legislator Dewan Perwakilan Rakyat belum menerima gaji sebagai imbas kisruh antara dua kubu di parlemen. Sampai saat ini, Selasa (4/11), alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi, belum terbentuk secara sempurna.

“Benar, kami belum gajian. Yang saya tahu, seharusnya akhir bulan ini kami sudah gajian. Ya ini karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR misalnya belum ada,” kata anggota Fraksi PDIP Nico Siahaan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Nico, seharusnya alat kelengkapan dewan sudah terbentuk sebulan setelah anggota DPR dilantik dan mulai bekerja. “Nyatanya soal alat kelengkapan ini kan belum kelar,” kata dia.

Nico yakin bahkan Ketua DPR pun belum menerima gaji. “Sepertinya belum, sama. Kalau anggota setahu saya belum gajian,” ujarnya.

DPR terbelah antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Kedua kubu hari ini menggelar paripurna secara terpisah dan saling mengundang satu sama lain. KMP menggelar paripurna di ruang paripurna dengan agenda penetapan mitra kerja masing-masing komisi dan penetapan ruang kerja anggota dewan, sementara KIH menggelar paripurna di ruang Badan Musyawarah DPR dengan agenda pegesahan alat kelengkapan dewan. (Baca: Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat)

Pilihan Redaksi Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu Belum Ada Titik Temu KMP-KIH, Lobi Berlanjut Berpindah-pindah: Cara DPR Tandingan Rapat

Terkait paripurna kembar ini, Nico menyatakan hal itu bukan soal. Ia meminta masyarakat bersabar dengan dinamika yang terjadi di DPR. “Ini proses menuju perbaikan. Kami lakukan ini (menggelar paripurna tandingan) untuk demokrasi, agar pimpinan DPR tidak semena-mena,” kata dia.

Pimpinan DPR kemarin sempat mewacanakan penambahan komisi untuk menampung kubu KIH ke dalam kursi pimpinan komisi. Pemekaran komisi merupakan solusi agar KIH mau bergabung dengan DPR resmi yang diketuai Setya Novanto. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 11 komisi yang ada saat ini maksimal dapat dimekarkan sampai 14 komisi. Tak bisa lebih dari itu karena keterbatasan ruangan di gedung DPR.

Meski demikian, sampai pagi ini belum ada solusi permanen atas kisruh di DPR. Lobi politik antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi dari KIH pun terus dilakukan. “Setiap hari kami melakukan pembicaraan langsung atau via telepon. Tapi kami belum mendapat titik temu,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Agus tak dapat memastikan kapan dualisme di DPR akan berakhir. “Yang jelas kedua kubu ingin (perselisihan) lebih cepat selesai. Kami ingin tingkatkan koordinasi. Mudah-mudahan bisa,” ujar Wakil Ketua Umum Demokrat itu.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan yakin dualisme di DPR akan dapat ditangani paling lambat dalam waktu dua minggu. Upaya-upaya di balik layar untuk mendamaikan dua kubu di DPR pun terus berlangsung. (Baca: Pemerintah Ingin DPR Segera Bersatu)