Sindiran untuk Kubu PDIP di Paripurna KMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung DPR riuh. Dua kubu besar di parlemen menggelar sidang paripurna secara terpisah, Selasa (4/11). Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat saling mengundang di paripurna mereka. Meski demikian, masing-masing kubu tak menghadiri paripurna yang digelar rivalnya.

Sindir-menyindir yang terkadang sinis tak terelakkan dalam paripurna. Hal itu misalnya terjadi pada paripurna kubu KMP yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR. “Yang saya hormati untuk yang hadir saja. Yang tidak hadir, tidak (dihormati),” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat.

Surahman Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat pemilihan pimpinan komisi yang dihadiri oleh fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih, Kamis (30/10). (Baca: KMP Sikat Habis Kursi Pimpinan Komisi)

Dalam paripurna KMP hari ini, Surahman melontarkan interupsi terkait perubahan nomenklatur kementerian. Ia tak sepakat dengan dipecahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah; serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“Core dari pendidikan itu jangan dipecah. Dengan dipisah seperti itu, sistem pendidikan akan terganggu,” kata Surahman. (Baca: Pertimbangan DPR atas Perubahan Kementerian)

Pendapat senada dikeluarkan oleh legislator Golkar Popong Otje Djundjunan. “Setelah saya pelajari, saya terkaget-kaget. Pendidikan tinggi tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan-pendidikan sebelumnya. Apa dasarnya pendidikan ini dipenggal? Saya tidak bisa menangkap ini. Paling tidak pemerintah tolong memberikan alasannya,” kata dia.

Pilihan Redaksi Pramono Anung Tinggalkan Rapat Paripurna KIH Effendi Simbolon Minta Jokowi Tak Abaikan KIH Anggota DPR Belum Terima Gaji Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu

Terhadap semua interupsi dan saran yang muncul dalam paripurna, pimpinan rapat Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan fraksi-fraksi mengajukan surat resmi kepada pimpinan DPR untuk dilanjutkan kepada Sekretariat Negara sebagai masukan bagi pemerintah Joko Widodo.

Terkait kubu PDIP yang tidak hadir dalam paripurna itu dan malah menggelar paripurna tandingan di ruang Badan Musyawarah, Fahri menegaskan pimpinan DPR tak melanggar prosedur apapun dalam memilih pimpinan komisi maupun menggelar paripurna.

“Kalau mau negosiasi posisi (pimpinan komisi) tidak di paripurna ini tempatnya. Hanya ada dua cara di DPR, musyawarah mufakat atau voting,” ujar Fahri.

Sementara legislator PAN Anang Hermansyah dalam interupsinya bercerita mengenai protes putrinya, Aurel, terhadap DPR. “Saya ditanyain sama anak saya yang berumur 15 tahun, 'Kok ribut-ribut terus? Kapan Pipi mau kerja?' Saya pun bingung menjawabnya,” ujar Anang.

Di ruang terpisah, paripurna tandingan kubu KIH juga berjalan. Paripurna KIH menetapkan bidang-bidang kerja para pimpinan DPR sementara yang dijabat oleh Ida Fauziyah dari PKB, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy Iskandar dari Hanura, Syaifullah Tamliha dari PPP, dan Supriyadi dari NasDem. (Baca: Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat)