Anggaran Tiga Kartu Jokowi Dipertanyakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo merealisasikan janji kampanye politiknya dengan meluncurkan tiga kartu sekaligus. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menjadi program trisula Presiden Jokowi yang langsung diluncurkan dua pekan pascapelantikan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsy, kepada CNN Indonesia mengatakan, Jokowi harus menjelaskan proses implementasi program KIS, KIP, dan KKS tersebut. Terlebih hal itu menyangkut jumlah uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang cukup besar.

“Program ini untuk masyarakat miskin, anggaran Rp 6,44 triliun. Saya bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. Ini dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR? Mekanisme macam apa yang dipakai?” Aboe mempertanyakan.

Aboe mengkritisi sumber pendanaan penerbitan tiga kartu tersebut. Pasalnya hingga hari ini belum ada satupun pembantu Presiden Jokowi yang duduk bersama DPR membahas alokasi anggaran.

Menurut Aboe, waktu dua pekan sangat singkat untuk bisa mencairkan uang dengan nominal Rp 6,44 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, hampir mustahil dapat direncanakan dan dieksekusi hanya dalam waktu dua pekan saja.

“Soal lain, siapa operatornya? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Pengadaan harus lewat tender untuk program sebesar itu, tidak mungkin penunjukan langsung,” kata Aboe.

Aboe berharap Presiden Jokowi segera menjelaskan persoalan yang membuntuti program andalannya, khususnya sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi keuangan negara.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto kepada CNN Indonesia mengatakan, pengadaan kartu tahap awal untuk sebanyak 600 kepala keluarga tidak dilakukan tender. Untuk pengadaan selanjutnya dengan skala yang lebih besar baru akan dilakukan tender yang persiapannya akan dimulai pekan depan.

"Untuk 600 KK tidak pakai tender karena jumlahnya kecil," kata Bambang saat ditemui CNN Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (31/10).

Bambang menjelaskan, anggaran pengadaan kartu Indonesia sehat tahap awal menggunakan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  tahun 2014 dan pengadaan kartu Indonesia pintar memakai duit dari Kementerian Sosial tahun 2014.

Di luar anggaran untuk pengadaan, kartu Indoesia sehat akan memakai dana BPJS sebesar Rp 20 triliun untuk realisasi tahun 2014 dan kartu Indonesia pintar menggunakan dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6,3 triliun.

Koordinator Indonesia Budget Center Roy Salam juga mempertanyakan pos anggaran untuk merealisasikan tiga kartu unggulan Jokowi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pengeluaran anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

"Jadi Pak Jokowi harus menjelaskan mata anggaran apa yang dia gunakan untuk program ini? Apakah ini pengalihan dari program yang lain? Program apa? Legitimasi pengalihan program bagaimana?" kata Roy.

Roy menyesalkan langkah Jokowi yang tidak mendahulukan transparansi anggaran. Padahal salah satu daya pikat Jokowi saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu adalah bahwa pemerintahan lima tahun mendatang akan bersih dan transparan. "Jadi jangan sampai program yang prorakyat melabrak aturan. Presiden harus mengutamakan tertib anggaran juga," tuturnya.