14 Menteri Era SBY Lapor Kekayaan ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, hingga 15 hari setelah tak lagi menduduki kursi menteri 14 anggkota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II telah melaporkan harta kekayaannya. 

"Saya mendapatkan informasi, sampai saat ini sudah ada 14 orang yang melaporkan namanya. Ini menurut saya patut diapresiasi karena mereka langsung melapor setelah habis masa jabatannya," kata Deputi Pencegahan dan Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11).

Sementara itu, KPK menyebutkan belum ada menteri-menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo yang telah melaporkan harta kekayaan mereka. 

"Sudah ada ada beberapa menteri yang mendatangi kami untuk menanyakan pengisian form laporan harta kekayaan itu. Namun, belum ada yang melapor," ujar Johan.

Dia mengimbau kepada seluruh menteri ataupun mantan menteri yang belum melapor, agar sesegera mungkin menyerahkan laporan kekayaan ke KPK.

"Kita memang ada batas waktu tiga bulan setelah mereka menjabat, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau bisa secepatnya dilaporkan," katanya.

Undang-undang mewajibkan semua pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK namun tidak mengatur sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran. 

Mantan menteri yang sudah melaporkan kekayaan yaitu mantan Menteri Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, mantan Wakil Menteri Perindustrian Alex W. Retraubun, mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan mantan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawanti.

Mantan menteri lainnya yaitu mantan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Menteri Pertanian Suswono, mantan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faishal Zaini, mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Dipo Alam, mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.