Penggunaan APBD Harus Transparan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan diperlukan peran aktif masyarakat di dalam pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini dilakukan agar penggunaan APBD berjalan transparan dan akuntabel.

"Yang perlu jadi perhatian itu ialah mengenai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dari APBD. Harus ada ruang partisipasi warga untuk mengawasi. Soalnya kan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) itu tidak hanya formalitas,” ujar Abraham di Semiloka Koordinasi Supersvisi (Korsup) Pencegahan Korupsi dan Rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kamis (6/11).

Dalam paparannya, Abaraham juga mengomentari ihwal penggunaan APBN Provinsi DKI Jakarta 2013 yang dinilai belum pro rakyat. Ia pun berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau mengajak peran masyarakat untuk mengetahui detil terkait penggunaan APBD. Hal tersebut dimaksudkan agar kedepannya Gubernur Jakarta bisa melakukan perbaikan skema pemanfaatan anggarannya demi meningkatkan kesejahteraan warga.

“Seberapa persen dana yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Semoga lewat semiloka ini kita bisa melihat secara lebih jelas dan detail mengenai problem APBD untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.

Untuk diketahui, acara semiloka sendiri dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Deputi Pencegahan merangkap juru bicara KPK Johan Budi. Tak hanya itu, para petinggi beberapa media, mahasiswa, hingga aktivis dari beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) juga turut hadir membahas problematika APBD.

KPK pun akan menggelar Semiloka semacam ini di 33 provinsi. "Ini satu acara yang sangat penting karena kita ingin membedah proses penganggaran dan implementasi APBD di 33 provinsi. Hari ini giliran DKI yang kita semiloka kan," cetus Abraham.