Ahok Ogah Bahas Soal Surat Pembubaran FPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan membahas soal surat permohonan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI).

Seperti dikabarkan, hari ini, Selasa (11/11), bekas Bupati Belitung Timur itu akan melayangkan surat permohonan pembubaran FPI kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "(Nanti dikirim) petugas. Nanti cek aja," kata dia kepada pers di Balai Kota.

Kendati demikian, Ahok tak berencana untuk mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat. Ia pun tak mau membahas proses pengiriman surat itu lebih lanjut.

Pilihan Redaksi MUI: Ahok Jangan Terpancing FPI Ahok Harus Bisa Jawab Semua Tuduhan FPI Kemendagri: Surat Ahok Tak Ada Apa-apanya Ahok Diminta Tak Lakukan 'Dosa' Lagi

"Enggak (ke Kemendagri). Kirim saja. Kan ada tanda terima kirim surat. Enggak usah bahas itu lagi deh. Malas. Banyak kerjaan," tutur pria kelahiran 1966 itu yang bekas anggota Komisi II DPR ini.

Ahok kemarin membuat surat permohonan pembubaran FPI ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Surat tersebut hari ini rencananya dikirimkan ke Kemendagri. Alasan Ahok hendak membubarkan FPI karena FPI menolaknya menjadi gubernur DKI karena alasan agama. Selain itu, Ahok juga menilai FPI melanggar konstitusi dan ketertiban umum.

Konflik antara Ahok dengan FPI yang meruncing menjadi sorotan tersendiri bagi Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI Slamet Effendi Yusuf mengatakan Ahok sebaiknya tidak usah menanggapi pihak-pihak yang menolaknya naik menjadi Gubernur DKI, seperti tuntutan dari FPI dan beberapa ormas. “Jangan terpancing, nggak usah ditanggapi,” ujar Slamet Effendi saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (11/11).

Slamet Effendi mengingatkan saat ini banyak pekerjaan yang harus segera di selesaikan oleh Ahok untuk membenahi Jakarta. Hal itu yang mesti diperhatikan oleh Ahok dan menjadi prioritas.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengatakan, warga Jakarta membutuhkan kerja nyata dari Ahok sebagai kepala daerah dan akan terus melihat kinerja Ahok. “Itu (kerja) yang akan dinilai masyarakat,” kata Slamet Effendi.