Menteri Keuangan Laporkan Harta ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Tiba sekitar pukul 12:15 WIB, Bambang turun dari mobil Toyota Camry yang mengantarnya sambil menenteng berkas laporan harta berbundel map putih.

Bambang tidak menampik ketika ditanya dirinya hendak melaporkan harta kekayaan. Namun mantan Wakil Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono itu enggan menyebut besaran harta yang dilaporkan. "Ya masak dikasih tahu, nanti ada di lembaran negara," kata Bambang sambil tergesa-gesa memasuki lobi Gedung KPK, Kamis (13/11).

Bambang mengatakan, selain menyerahkan laporan harta, tujuan utama dia menyambangi KPK adalah untuk berdiskusi dengan pimpinan di lembaga antirasuah. Silaturahmi itu juga disebut Bambang sebagai inisiatif memperkenalkan diri sebagai pejabat kementerian baru di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

"Saya mau silaturahmi dengan pimpinan KPK, kan saya baru jadi Menkeu. Kami selalu punya forum komunikasi teratur, jadi kami harus kenalan," ujar Bambang.

Pernyataan Bambang itu ditegaskan oleh wakilnya di Kementerian Keuangan, Mardiasmo. Tiba sekitar sepuluh menit lebih awal, Mardiasmo mengatakan pertemuan jajaran petinggi di Kementerian Keuangan dengan KPK merupakan penjajakan awal dalam meniti jalinan komunikasi antarlembaga.

"Intinya koordinasi menteri baru. Saya sebagai wakil menteri juga koordinasi dengan KPK. Semua eselon satu kumpul di sana," ujar mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Belum bisa dipastikan bahasan pertemuan antara pejabat tinggi Kemenkeu dengan pimpinam KPK. Namun hingga berita ini diturunkan, Bambang tercatat sebagai menteri Kabinet Kerja ketujuh yang melaporkan hartanya.

Lima menteri yang telah melaporkan harta ke KPK antara lain, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Koorrdinator Perekonomian Sofyan Djalil.

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi laporan hartanya dikembalikan oleh KPK karena formatnya berbeda dengan KPK. Sehingga Yuddy harus menghitung kembali jumlah harta kekayaannya sesuai dengan format yang diinginkan KPK.