Bank Mandiri: Kami Tak Cetak Kartu Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik pengadaan dan anggaran tiga kartu Presiden Joko Widodo masih berlanjut. Publik mempertanyakan proses pengadaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terlalu cepat.

Simpang siur anggaran yang digunakan Jokowi untuk mendanai program tersebut juga mencuat. Dalam keterangan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani disebutkan bahwa anggaran menggunakan kas negara. Namun belakangan muncul pernyataan bahwa pemerintah melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pendanaan.

Bagaimana penjelasan resmi Bank Mandiri terkait polemik tersebut? Berikut wawancara Rosmiyati Dewi Kandi dari CNN Indonesia kepada Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas.

CNN Indonesia mendapat informasi bahwa Bank Mandiri ditunjuk atau memenangkan tender pengadaan untuk KIS, KIP, dan KKS?
Program kartu-kartu itu merupakan program pemerintah. Bank mandiri tidak terlibat di dalam program itu. Jadi termasuk kartu-kartu itu juga bukan kartu yang diproduksi Bank Mandiri. Dalam hal ini Bank Mandiri hanya berfungsi sebagai point of payment. Bank Mandiri digunakan fungsi perbankannya dalam proses itu, untuk jalur infrastruktur payment.

Bagaimana Anda mengomentari pernyataan dari CV Grammi Communication Technology yang mengaku mendapat order pencetakan KIS, KIP, dan KKS untuk korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dari Bank Mandiri?
Kami tidak mencetak kartu di Bekasi, pencetak kartu untuk kartu kredit, kartu ATM (Automatic Teller Mechine), e-money, atau e-toll card, bukan di Bekasi. Pencetak kartu Bank Mandiri adalah PT Trisakti Mustika Graphika.

Menurut CV Grammi, karena PT Trisakti berkantor di Semarang maka Bank Mandiri meminta CV Grammi membantu mencetak agar dapat memenuhi tenggat waktu yang ditargetkan?
Kami tidak kenal CV Grammi. Tidak pernah ada pekerjaan dengan CV Grammi. Yang kami tahu kami mencetak kartu di PT Trisakti.

CV Grammi diminta mencetak 1.278 KIS, KIP, dan KKS oleh PT Trisakti dan Bank Mandiri untuk dibawa ke Sinabung. Namun karena tidak bisa memenuhi tenggat waktu mencetak, 1.278 kartu tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Mandiri di Lantai 22 Wisma Mandiri, sementara Bank Mandiri dan PT Trisakti membawa sampel kartu saja. Apakah kartu itu ada di Kantor Mandiri?
Tidak ada itu. Kami memang ada mencetak sampel kartu tetapi untuk sampel Bank Mandiri sendiri. Kami hanya diminta oleh pemerintah terkait point of payment. Pemerintah menggunakan Bank Mandiri sebagai proyek percontohan untuk menyediakan IT infrastruktur untuk jalur pembayaran.

Adakah anggaran yang diberikan pemerintah karena meminta Bank Mandiri menyediakan IT Infrastruktur itu?
Enggak ada. Kami tidak menerima dana atau anggaran.

Terkait pernyataan pemerintah bahwa anggaran untuk program Presiden Jokowi menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri?
Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh pemerintah bahwa tidak ada dana CSR Bank Mandiri. Kami tidak menerima dana dari pemerintah, tidak juga memberikan dana ke pemerintah.

Apakah dana yang tersimpan dalam kartu untuk masyarakat disimpan di Bank Mandiri?
Enggak begitu. Kami juga sebenarnya belum tahu bagaimana mekanismenya. Yang saat ini adalah kalau pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat lewat kartu itu, mereka bisa mengambil di Kantor Pos dan Bank Mandiri.

Sejauh ini apakah sudah ada masyarakat yang mencairkan tabungan yang tersimpan di kartu?
Belum tahu. Yang pasti kami hanya menyiapkan mesinnya yang dipakai untuk membayar.

Apakah Bank Mandiri tahu ada pengadaan yang dilakukan pemerintah untuk mencetak kartu dari program Presiden Jokowi?
Enggak tahu. Belum ada informasi itu.

(Baca Juga: Kisah 'Misi Sangkuriang" Kartu Jokowi)