Kemensos: Dana Kartu Jokowi Rp 190 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengatakan dana percetakan untuk kartu Sakti Jokowi hingga akhir tahun 2014 mencapai Rp 190 Miliar. Satu perusahaan akan dipilih sebagai penanggungjawab percetakan melalui tender yang diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Andi ZA Dulung selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial kepada CNN Indonesia, Rabu sore (12/11).

"Untuk kartu-kartu yang akan dibagikan hingga akhir Desember ini mekanisme pengadaannya dipusatkan pada satu perusahaan dipilih dari lelang," kata dia.

Dia menjelaskan pengadaan kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan dikordinasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kita akan pikirkan lagi pelelangan untuk kartu Jokowi hingga akhir tahun yang tangani adalah LKPP. Perusahaan pemenang nanti yang memegang pencetakan kartu semuanya termasuk KIS, KIP dan KKS, " katanya.

Ketika dikonfirmasi Julianto Prihandoyo selaku Kepala Sub Direktorat Advokasi LKPP membenarkan adanya permohonan dari pihak Kementerian Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menangani proses pelelangan perusahaan untuk kartu sakti Jokowi.

"Ya, kami sudah resmi terima permohonan dari BPJS dan Kemensos. Kami yang akan mencarikan dan melelang penawaran pencetakan kartu sakti Jokowi," katanya kepada CNN Indonesia.

Julianto menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan nama pemenang tender pengadaan kartu sakti Jokowi. Hingga saat ini, pihaknya masih mensosialisasikan penawaran tersebut kepada publik.

"Kebetulan jumlah kartunya gak begitu banyak cuma 4 jutaan sekian untuk produksi hingga akhir tahun 2014," kata dia.

Dia juga menjelaskan mengenai rincian dana KKS dan KIP bisa ditanyakan ke pihak Kemensos sementara itu untuk dana KIS yang bertanggungjawab adalah BPJS.

"Besarannya saya lupa. Coba tanya saja ke mereka," kata dia.

Melihat tenggat waktu yang semakin dekat, yakni Desember 2014, Julianto mengatakan pihaknya menargetkan urusan pelelangan kartu sakti Jokowi bisa kelar hingga pekan depan.

Pengadaan kartu sakti Jokowi termasuk alokasi dananya masih menjadi pertanyaan hingga kini. Pengamat dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik gerak Jokowi yang terkesan terburu-buru meluncurkan program kartu sakti tersebut.

"Pilhannya apa utamakan kepentingan politis atau ingin benar-benar bekerja buat rakyat?" kata dia.

Berdasarkan hasil penelusuran reporter CNN Indonesia diketahui penunjukkan perusahaan percetakan yang menangani kartu sakti Jokowi di Sinabung dan DKI Jakarta serba mendadak.

"Semuanya serba mendadak. Saya menerima order yang harus selesai malam itu juga," kata Bimo Sarashadi selaku Pemilik CV Grammi Communication Technology saat menceritakan kembali kronologi pencetakan kartu unggulan Jokowi, Jumat (7/10). "Cerita ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa CV Grammi bukanlah pemenang tender program kartu Jokowi," ujarnya.

Tak hanya itu, Bimo juga menjelaskan telepon orderan datang dari rekan bisnis Bimo, Ahmad. Dia adalah Marketing PT Trisakti Mustika Graphika, perusahaan yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengurusi pengadaan kartu Jokowi.

Sementara itu, pihak Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan pengadaan untuk kartu Sinabung dan Jakarta memang tidak melalui tender karena jumlahnya hanya sedikit.

"Pengadaan kartu untuk 600 KK itu tidak ada tender, tidak ada pengadaan karena sedikit. Untuk selanjutnya akan ada pengadaan," kata Bambang Widianto selaku Sekretaris TNP2K.