Ketua DPRD DKI Tak Peduli Paripurna Diboikot

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta yang menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta, tidak dihadiri oleh anggota dewan dari Koalisi Merah Putih. Meski demikian Ketua DPRD Prasetyo Edi Mursadi berani menjamin tidak akan ada masalah dengan kinerja DPRD ke depan pasca pengumuman Ahok sebagai gubernur.

"Bisa menjamin. (Soal Ahok) ini harus diambil ketegasan," ujar Prasetyo usai paripurna, Jumat (13/11). Prasetyo meyakini sikap KMP tidak akan menjadi masalah besar bagi kelangsungan kerja DPRD DKI Jakarta. "Kami jalan terus," kata dia.

Pilihan Redaksi Ahok Gubernur, FPI Harap Gugatan Dikabulkan Ahok Lega DPRD Tak Dikuasai Koalisi Prabowo Ahok Gubernur, DPRD DKI Kirim Surat ke Jokowi Beda Dasar Hukum Kemendagri dan KMP soal Ahok

Prasetyo juga menegaskan, paripurna ini tidak bermasalah dengan jumlah peserta, sebab rapat kali ini hanya bentuk pengumuman yang tidak membutuhkan kuorum. "Saya hanya meneruskan pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, paripurna pengumuman Ahok menjadi Gubernur Jakarta memang diwarnai banyak kursi kosong. Kursi kosong tersebut disinyalir milik para anggota dewan dari Koalisi Merah Putih.

Selama paripurna istimewa digelar pun tidak terlihat pimpinan DPRD asal KMP. Pimpinan yang hadir hanya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo yang notabene berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Rencana pelantikan memancing kontroversi sepekan terakhir ini. Sikap kontra datang dari organisasi massa berbasis agama, Front Pembela Islam. FPI bahkan sempat melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kantor Balai Kota Jakarta untuk berunjuk rasa menolak Ahok sebagai Gubernur Jakarta. (Baca FPI: Kami Tak Rasis, yang Penting Islam)