Petani Minta HPP Naik Imbangi Kenaikan BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan kedelai. Selain itu pemerintah juga didesak lebih selektif dalam memutuskan kebijakan impor untuk melindungi petani.

Ketua Umum KTNA Winarno Tohir berharap kenaikan HPP bisa setara dengan persentase kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu 30 persen. Winarno menyebutkan saat ini HPP gabah kering pungut Rp 3.300 per kilogram, gabah kering giling Rp 4.200 per kilogram dan beras Rp 6.600 per kilogram. Sementara HPP kedelai berkisar antara Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per kilogram.

"Kenaikan harga BBM bagi petani secara otomatis juga akan menambah biaya produksi," kata Winarno kepada CNN Indonesia, Selasa (18/11).

Dia mencontohkan, biaya untuk mengolah lahan menggunakan traktor pasti akan naik. Belum lagi imbas kenaikan harga kebutuhan pokok yang pasti akan memberatkan petani kecil.

Karena itu pemerintah menurut Winarno harus benar-benar memikirkan dampaknya. Kebijakan kenaikan harga BBM harus diiringi dengan upaya melindungi petani.
Selain meningkatkan HPP, Winarno juga berharap mulai sekarang pemerintah lebih selektif dalam mengimpor komoditas pertanian. Jangan sampai impor yang dilakukan justru merugikan petani.

Winarno mencontohkan impor garam, gula, daging , bawang merah, dan buah-buahan yang selama ini merugikan petani. Kasus gula rafinasi yang merembes ke pasar jangan sampai terulang yang membuat gula milik petani tidak laku di pasaran.

"Komoditas yang ditanam petani tak laku karena kalah bersaing dengan komoditas impor tersebut. Impor boleh dilakukan pada komoditas yang tidak diproduksi atau jika pasokan dari dalam negeri kurang," tegasnya.

Tadi malam pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium yang semula dijual Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500 per liter. Sementara solar yang semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500 per liter.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter telah memberi ruang fiskal di atas Rp 100 triliun. Tambahan kas negara tersebut diharapkan menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, tambahan anggaran dari pengalihan subsidi BBM akan dipakai dalam agenda prioritas Kabinet Kerja yakni meningkatkan produksi pangan, seperti untuk memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun irigasi yang baru.

Winarno sendiri berharap, program pembangunan bendungan yang dijanjikan pemerintah bisa tepat sasaran. Saat ini menurutnya ada 2 juta hektare lahan pertanian tadah hujan. Lahan inilah yang harus jadi prioriotas pemerintah saat membangun bendungan dan perbaikan saluran irigasi. "Jangan dibangun di atas lahan yang airnya sudah cukup," katanya. Dengan begitu target tambahan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan swasembada pangan bisa terwujud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan target swasembada pangan khususnya beras, kedelai, jagung harus bisa dicapai pemerintah dalam waktu tiga tahun. "Ketergantungan ke negara lain besar, menteri saya sampaikan tiga tahun harus bisa swasembada, terutama untuk beras, jagung, kedelai. Sementara swasembada gula agak mundur sampai 5 tahun," kata Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan arti penting swasembada pangan bagi Indonesia. Sehingga dia memastikan tidak akan segan mengganti menteri yang tidak bisa mewujudkan swasembada pangan tersebut. "Kalau target tidak ketemu pasti saya ganti. Berpuluh-puluh tahun tidak bisa swasembada. Saya sempat bertemu Presiden Vietnam, ditawari apakah Indonesia masih perlu beras lagi atau tidak?"

Jokowi menjelaskan, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menuju swasembada pangan adalah memperbaiki irigasi pertanian, menugaskan Bulog untuk menyerap produksi petani serta memproduksi produk pangan turunan dari beras.